Loading...

3 Tahun Tol Laut Berhasil Turunkan Disparitas Harga

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut Tahun 2017, dalam rangka 3 (tiga) tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Tol Laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan (disparitas) harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan wilayah Indonesia Bagian Timur,” demikian diungkapkan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo saat membuka Rakornas Tol Laut di Jakarta, Selasa (17/10).

Menurut Wahju Satrio Utomo atau yang akrab disapa Tommy, secara umum pelaksanaan program Tol Laut telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya.

“Dari sisi regulasi, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya,” tutur Tommy.

Tommy menambahkan, pelaksanaan program tol laut masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya masih belum optimalnya muatan kapal khususnya muatan balik dari Indonesia Bagian Timur ke Indonesia Bagian Barat.

“Untuk itu, ke depan Pemerintah terus mendorong optimalisasi muatan balik dari daerah. melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, BUMN, dan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan kapasitas angkut serta meningkatkan perekonomian daerah setempat,” tegas Tommy.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani menjelaskan bahwa, dukungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan Program Tol Laut mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 November 2015 yang diawali dengan peluncuran 3 (tiga) trayek perdana.

“Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun perjalanannya terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2017 trayek tol laut bertambah menjadi 13 Trayek, 7 (tujuh) trayek dilaksanakan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni) melalui Penugasan, dan 6 (enam) trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta,” tutur Bay.

Menurut Bay, keberhasilan penyelenggaraan Tol laut harus didukung pula dengan adanya sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah salah satunya melalui program “Rumah Kita”.

“Rumah Kita berada di 19 lokasi dengan penanggungjawab yang berbeda – beda untuk memaksimalkan peranannya sebagai tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut,” ujar Bay.

Lebih lanjut Bay mengatakan, bahwa PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan PT. Pelindo II di Natuna dan Tahuna.

Sementara PT Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. PT. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan.

PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.

“Hasil dari penyelenggaraan tol laut ini sudah mulai terasa. Sebagai contoh, Minggu kemarin (10/10), Kapal Tol Laut KM Caraka Jaya Niaga III/4, memuat 600 tabung gas ukuran 12 kg tiba di Natuna, Kepulauan Riau untuk membantu masyarakat di Natuna yang selama ini sulit memperoleh pasokan tabung gas produksi nasional, sehingga terpaksa membeli produk tabung gas dari negara tetangga,” ujar Bay.

Sebagai informasi, Rakornas Tol Laut berlangsung selama 3 (tiga) hari (17 s/d 19 Oktober 2017). Adapun peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan DItjen Perhubungan Laut, Kementerian/Lembaga terkait, BUMN, asosiasi, praktisi/akademisi, operator tol laut, Pemerintah Daerah, serta stakeholder terkait di bidang transportasi laut.

Sedangkan para narasumber berasal dari unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), praktisi transportasi laut, akademisi, dan INSA.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Indonesia Halal Watch Dorong Lahirnya Auditor Produk Halal JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Indonesia Halal Watch (IHW) mendorong lahirnya auditor halal sesuai Undang...
Menperin Minta Insinyur Ciptakan Inovasi Industri 4.0 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai insinyur berperan penting...
Indonesia Tekankan Isu Digital dan Inklusivitas pada APEC JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Isu digital dan inklusivitas menjadi dua poin utama yang disampaikan pemer...
Jokowi: Selama Empat Tahun Pemerintah Bangun Fondasi Ekonomi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, selama empat tahun pemerintah...
Indonesia Pasar Potensial Produk Halal Jepang JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia. De...
Kanal: Ekonomi & Bisnis