Loading...

BI Maluku: Tolak Uang Receh Bisa Disanksi

AMBON, TAJUKTIMUR.COM — Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi menyatakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, masyarakat yang menolak uang koin rupiah sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli bisa dikenakan sanksi.

“Kami juga paham dibandingkan dengan uang kertas kayaknya agak-agak malas membawa-bawa uang logam, tapi masyarakat harusnya tidak menolak karena itu ada sanksinya,” katanya, di Ambon, Minggu.

Saat ini di beberapa wilayah di Maluku uang koin rupiah pecahan nominal Rp25, Rp50, Rp100 dan Rp200 seringkali ditolak sebagai alat pembayaran di kalangan masyarakat, khususnya pedagang pengecer, meskipun uang rupiah tersebut dalam jumlah besar.

Menurut Bambang, UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang merupakan lex spesialis atas Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), telah mengatur dengan jelas bahwa siapapun yang bertransaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan rupiah, baik dalam bentuk pecahan uang kertas maupun koin.

Karena itu tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak uang koin rupiah sebagai alat transaksi jual beli.

BI, sebutnya, berkewajiban menyediakan uang rupiah dalam jumlah dan nominal berapa pun, baik dalam bentuk uang kertas maupun koin, kemudian didistribusikan kepada masyarakat sebagai alat pembayaran.

“Kalau kita kembali pada UU Nomor 7 Tahun 2011, di situ mengatakan bahwa siapapun yang bertransaksi di NKRI wajib menggunakan rupiah, baik pecahan uang kertas maupun logam,” ucapnya.

Berita Lainnya
Ketua vs Wakil Ketua DPRD Maluku, Bagaimana Ujungnya? AMBON, TAJUKTIMUR.COM -- Perseteruan antara ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae dengan wakil ketuanya Richard Rahakbauw yang berujung saling melapor ...
Penumpang di Bandara Karel Sadsuitubun Meningkat Signifikan LANGGUR, TAJUKTIMUR.COM — Jumlah pengguna jasa penerbangan di Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara (Malra) menunjukkan peningkatan signifikan se...
BI Maluku akan Gelar Pekan Ekonomi Syariah AMBON, TAJUKTIMUR.COM — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku menyelenggarakan Pekan Ekonomi Syariah (PES) 2018: Road to Fesyar di Ambon, 25 Me...
Bawaslu Dorong Masyarakat Awasi Pilkada 2018 LANGGUR, TAJUKTIMUR.COM — Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupa...
Sambut Waisak, Pemprov Maluku Gelar Pasar Murah AMBON, TAJUKTIMUR.COM — Pemerintah Provinsi Maluku kembali menggelar pasar murah guna menyongsong hari raya Waisak 2562 tahun 2018 yang diprakarsai ol...
Kanal: Ekonomi & Bisnis Maluku