Loading...

BPJS Ketenagakerjaan Timika Dorong Aparat Kampung jadi Peserta Jamsostek

TIMIKA (TAJUKTIMUR.COM) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Timika, Papua, mendorong aparat kampung (desa), kelurahan, dan distrik (kecamatan) di wilayah itu agar mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek).

Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Mimika Carolus PG Sigalingging di Timika, Jumat, mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya dapat diikuti oleh pegawai perusahaan swasta, tetapi juga pegawai yang bekerja di kantor pemerintahan, namun belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Rata-rata aparatur kampung, kelurahan, dan distrik yang belum berstatus ASN sampai sekarang belum memiliki jaminan sosial. Padahal risiko pekerjaan mereka di lapangan cukup tinggi sehingga kami mendorong kalau bisa mereka mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Beberapa hari lalu, BPJS Ketenagakerjaan Mimika bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat telah mengumpulkan aparat kampung, kelurahan, dan distrik untuk diberikan sosialisasi pentingnya mengikuti program perlindungan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Menurut Carolus, aparat kampung, kelurahan, dan distrik di Mimika minimal nantinya terjangkau melalui dua program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dengan jumlah nominal iuran yang harus dibayarkan per bulan Rp16.740 per orang.

Besaran iuran JKK dan JK yang wajib dibayarkan oleh peserta program BPJS Ketenagakerjaan Mandiri itu dihitung mengacu pada nilai Upah Minimum Kabupaten Mimika pada 2017 yang Rp3,1 juta.

“Dengan semakin besarnya alokasi dana desa yang disalurkan ke kampung-kampung sekarang ini, maka lebih ada kemudahan bagi aparatur kampung, kelurahan, dan distrik yang belum berstatus ASN mengikuti program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk tahap awal, BPJS Ketenagakerjaan Mimika mendorong aparat tingkat kampung, kelurahan, dan distrik dalam kota serta pinggiran Kota Timika untuk mengikuti program tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan Mimika terus berkoordinasi dengan BPM Mimika untuk melakukan sosialisasi program ke kampung-kampung dan distrik lainnya, terutama yang jauh dari Kota Timika.

Hingga kini, terdapat 133 kampung dan 19 kelurahan tersebar pada 18 distrik di Mimika.

“Mengingat sebagian besar kampung dan kelurahan itu berada jauh di luar Kota Timika maka kami membutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi manfaat mengikuti program perlindungan di bidang ketenagakerjaan ini kepada aparatur tingkat kampung dan kelurahan. Minimal mereka pahami dulu manfaat programnya seperti apa,” kata Carolus.

Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan Mimika mengharapkan aparat yang telah mengikuti sosialisasi dapat mendaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan Mandiri melalui kantor distrik, kelurahan, dan kampung tempat mereka bekerja, tanpa harus menunggu instruksi dari Pemkab Mimika.

(ant/and)

Berita Lainnya
PT KCI Targetkan KMT jadi Uang Elektronik Tahun ini JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menargetkan Kartu Multi Trip (KMT) bisa...
Lion Air Group Berlakukan Kebijakan Baru Soal Bagasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air, yang merupakan bagian dari Li...
Kemenkominfo Terus Pantau Proses Refund ‘Bolt’ dan ‘First Media’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Setelah mengeluarkan keputusan pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio...
Bank Muamalat Jalin kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jender...
Selama Liburan Natal dan Tahun Baru, BCA Tetap Buka JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Selama periode libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, layanan kantor PT Ban...
Kanal: Ekonomi & Bisnis