Loading...

First Media dan Bolt Dicabut Izinnya oleh Kemkominfo

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – PT First Media Tbk dan PT Internux (selaku operator penyedia layanan internet 4G Bolt) kini dicabut izinnya oleh Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kemkominfo). Bahkan, Kementerian di bawah naungan Rudiantara ini juga mencabut izin penggunaan pita frekuensi 2.3GHz yang dimiliki oleh PT Jasnita Telekomindo, perusahaan yang diketahui didirikan oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Lantaran ketiga perusahaan tersebut belum melunasi utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2.3GHz hingga akhir masa tenggat waktu pembayaran, yakni 17 November 2018.

Dilansir dari Liputan6com, Plt Kepala Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu memastikan bahwa Kemkominfo tengah memproses penyiapan SK (Surat Keterangan) Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio kepada ketiga operator yang menunggak pembayaran BHP frekuensi 2.3GHz. Sehingga Kemkominfo akan mengeluarkan SK pencabutan izin penggunaan frekuensi radio kepada PT First Media Tbk, PT Internux (Bolt), dan PT Jasnita Telekomindo pada hari Senin (19/11/2018).

Memang berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, dinyatakan setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan, setiap pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang tidak melakukan pembayaran secara penuh BHP Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara penggunaan pita frekuensi radio, dan/atau pencabutan izin

Apalagi Pencabutan Izin dimaksud dilakukan setelah pemegang IPFR diberikan tiga kali surat peringatan, dan tidak melunasi seluruh BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan berikut dendanya sampai dengan bulan ke 24 sejak tanggal jatuh tempo BHP Frekuensi Radio terutang, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 17 November 2018. First Media dan Internux diketahui telah mendapatkan tiga kali surat peringatan.

Berita Lainnya
TCASH Berubah Menjadi LinkAja JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Untuk menghadirkan layanan keuangan elektronik yang lebih baik, mudah dan ...
PT KCI Targetkan KMT jadi Uang Elektronik Tahun ini JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menargetkan Kartu Multi Trip (KMT) bisa...
Lion Air Group Berlakukan Kebijakan Baru Soal Bagasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air, yang merupakan bagian dari Li...
Kemenkominfo Terus Pantau Proses Refund ‘Bolt’ dan ‘First Media’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Setelah mengeluarkan keputusan pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio...
Bank Muamalat Jalin kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jender...
Kanal: Ekonomi & Bisnis