Loading...

INDEF: Utang Naik, Sektor Riil Memburuk

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan utang pemerintah yang besarannya meningkat sejak 2015 masih kontraproduktif.

“Utang yang selama tiga tahun ini bertambah justru mengarah kontraproduktif. Sektor-sektor riil yang harusnya semakin membaik justru memburuk,” kata Enny dalam konferensi pers di kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3).

Ia menilai bahwa masih terjadi anomali atau penyimpangan dari harapan pemerintah yang berutang untuk mampu mengakselerasi produktivitas dan daya saing nasional, termasuk meningkatkan kemandirian sebagai bangsa. “Ketergantungan impor bahkan mulai bertambah ke sektor pangan pokok,” ucap Enny.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan bahwa utang pemerintah meningkat sejak 2015. Utang pemerintah tersebut diklaim digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Utang pemerintah melonjak dari Rp 3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp 3.466,96 triliun (2017). Pada akhir Februari 2018, utang pemerintah pusat jumlahnya mencapai Rp 4.034,8 triliun.

“Utang pemerintah meningkat seiring dengan belanja. Secara struktural, belanja pemerintah pusat tidak banyak berubah terhadap belanja modalnya. Yang meningkat adalah belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran kewajiban utang,” ucap dia.

Riza juga menyoroti mengenai belanja pemerintah pusat yang masih ditopang oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan persentase kepemilikan asing yang tinggi. Hal tersebut perlu diwaspadai karena mampu menimbulkan arus modal keluar (capital outflow). “Kepemilikan SBN banyak dimiliki asing, ini bahaya apalagi kondisi rupiah sedang terdepresiasi,” ucap dia.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN sekitar Rp 2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah dan sebesar Rp 897,78 triliun atau 18,11 persen dalam denominasi valas.

Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp 777,54 triliun atau 19,27 persen. Utang yang dalam bentuk pinjaman ini terbagi dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 771,6 triliun atau 19,13 persen dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,78 triliun atau 0,14 persen.

(as)

Berita Lainnya
Lion Air Group Siapkan 55 Ribu Kursi Tambahan di Lebaran 2018 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Maskapai penerbangan Lion Air Group akan mempersiapkan 55 ribu kursi tambahan, atau setara dengan 10-15 persen dari total ka...
Menteri Rini dorong BUMN Ciptakan Generasi Berdaya Saing JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM  -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta perusahaan milik negara tidak hanya sebagi agen pembangunan ...
Sri Mulyani: Desain Pembangunan untuk Stabilitas Jangka Panjang JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya perumusan desain pembangunan nasional untuk menjaga stabilita...
Telkom Akan Siarkan Pertandingan Piala Dunia 2018 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui layanan IndiHome akan menyiarkan secara langsung rangkaian pertandingan Piala Duni...
Kemenaker-Kadin Siapkan Program Magang untuk 400.000 Orang JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyi...
Kanal: Ekonomi & Bisnis