Loading...

Indonesia Menang Atas Gugatan Fatty Alcohols di WTO

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Walaupun Uni Eropa sempat meninjau kembali pengenaan BMAD tersebut,  Indonesia menang atas gugatan terhadap pengenaan BMAD atas produk fatty alcohols di World Trade Organization (WTO).

Sebelumnya, pada 11 Desember 2012 Uni Eropa mengeluarkan keputusan mengenai perubahan pengenaan BMAD untuk Indonesia dengan margin dumping sebesar 0% sampai 45,63/MT.

“Pengenaan BMAD tersebut tentu saja memberikan dampak yang merugikan bagi ekspor Indonesia. Ekspor fatty alcohols ke Uni Eropa sempat mengalami penurunan,” jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan dalam siaran pers yang diterima tajuktimur.com, baru-baru ini.

Meski Uni Eropa telah memutuskan perubahan pengenaan BMAD pada tahun 2012, Indonesia masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Anti-Dumping Agreement (ADA) WTO yang diterapkan kepada eksportir atau produsen Indonesia lainnya.

Pada 20 Juli 2012, Indonesia kemudian memutuskan maju ke DSB WTO dengan isu yang menjadi poin keberatan atas interpretasi Uni Eropa. Isu-isu tersebut yaitu status eksportir Indonesia dalam lingkup Single Economic Entity (SEE) dan keberatan atas hasil penyesuaian (adjustment) yang dilakukan oleh Uni Eropa serta ketidaksesuaian penerapan ADA WTO terkait krisis ekonomi Eropa dan kendala bahan baku sebagai faktor lain di luar dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri domestik fatty alcohols di Uni Eropa.

Selain itu,terkait dengan hasil pemeriksaan pihak Otoritas Uni Eropa pada saat verifikasi (on the spot investigation) yang tidak dipublikasikan dan tidak dipergunakan Uni Eropa untuk menentukan BMAD.

Pada 23 September 2016, Panel DSB WTO mengeluarkan keputusan yang memenangkan posisi Indonesia atas gugatan terkait dengan hasil verifikasi. Keputusan tersebut dikuatkan kembali oleh Panel Appellate Body (AB) WTO.

Dalam menentukan keputusan pengenaan BMAD kepada Indonesia, Uni Eropa tidak menggunakan hasil verifikasi yang telah dilakukan. Padahal, dalam proses investigasi anti-dumping, hasil verifikasi digunakan sebagai dasar penentuan margin dumping dan ada atau tidaknya injury.

Hasil putusan Panel DSB WTO yang dikuatkan oleh Panel AB WTO harus dipatuhi oleh Otoritas Investigasi, terutama setelah hasil keputusan AB WTO diadopsi pada 29 September 2017. Ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagai acuan untuk kasus serupa nantinya.

Indonesia dan negara-negara anggota WTO lainnya dapat berpegang kepada hasil putusan AB WTO. Ini mengingat gugatan yang diterima dan dimenangkan oleh Panel termasuk bagian dari proses dasar suatu penyelidikan dalam lingkup Trade Remedies Practices (dumping, subsidi, dan safeguard). Hal ini tercatat pada Article 6.7.

ADA WTO juga mewajibkan Otoritas Penyelidik mengungkapkan “hasil” dari on the spot verification, baik dalam bentuk sebuah laporan terpisah, atau sebagai bagian dari pengungkapan fakta-faka penting dalam sebuah dokumen Essential Facts sesuai dengan Article 6.9 ADA.

“Indonesia menyambut baik hasil putusan AB WTO yang menguatkan putusan DSB WTO atas klaim Indonesia. Pemerintah tentunya akan menindaklanjuti melalui pendekatan dengan Uni Eropa dan memperkuat kembali kerja sama perdagangan, khususnya untuk sektor sawit dan turunannya seperti fatty alcohols,” jelas Oke Nurwan.

Menurutnya, hasil putusan tersebut dapat mendorong Otoritas Penyelidikan, khususnya bagi Otoritas investigasi Uni Eropa, agar lebih menerapkan kedisiplinan terhadap hasil yang diperoleh dari verifikasi agar senantiasa sejalan dengan ketentuan ADA WTO, serta bersikap adil dan objektif dalam setiap investigasi yang dilakukan.

Sementara Direktur Pengamanan Perdagangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, Pradnyawati menyampaikan, belajar dari sengketa Indonesia dengan Uni Eropa ini, Otoritas Penyelidikan harus berkomitmen dengan hasil yang diperoleh selama investigasi.

“Indonesia juga akan melakukan hal yang sama sesuai keputusan Panel untuk bersikap disiplin selama proses penyelidikan dumping, subsidi, maupun safeguard dengan tidak mengesampingkan hasil verifikasi,” katanya.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
PT KCI Targetkan KMT jadi Uang Elektronik Tahun ini JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menargetkan Kartu Multi Trip (KMT) bisa...
Lion Air Group Berlakukan Kebijakan Baru Soal Bagasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air, yang merupakan bagian dari Li...
Kemenkominfo Terus Pantau Proses Refund ‘Bolt’ dan ‘First Media’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Setelah mengeluarkan keputusan pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio...
Bank Muamalat Jalin kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jender...
Selama Liburan Natal dan Tahun Baru, BCA Tetap Buka JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Selama periode libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, layanan kantor PT Ban...
Kanal: Ekonomi & Bisnis