Loading...

Ini Proyek Pemerintah yang Dibiayai dari Surat Utang Syariah Negara

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Kementerian Keuangan mendorong adanya terobosan dalam pembiayaan sektor infrastruktur yang kreatif serta inovatif. Salah satu yang sedang didorong pemerintah adalah dari penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan, kebutuhan dana untuk infrastruktur masih sangat tinggi. Sektor penerimaan pun alami dampaknya.

“Disitulah akhirnya pemerintah masih ambil kebijakan defisit yang artinya masih butuh pembiayaan,” tutur Luky di kantornya, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Selama ini, katanya, untuk menutupi kebutuhan dana, pemerintah terbitkan Surat Berharga Negara (SBN) konvensional, Namun dalam pengembangannya saat ini ada SBSN mampu jadi alternatif pembiayaan. “Ada lagi SBSN berbasis proyek. Jadi pembiayaan tidak hanya untuk anggaran atau financing atau menutup defisit tapi juga untuk biayai proyek secara langsung.”

SBSN diklaim mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar syariah dan menciptakan benchmark pasar keuangan syariah di dalam dan luar negeri serta perlebar basis investor memberikan alternatif investasi.

Kementerian Keuangan mencatat proyek infrastruktur yang dibiayai melalui surat berharga syariah negara (SBSN) pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 16,76 triliun. Infrastruktur yang dibiayai menggunakan SBSN di 2017 terdiri dari 590 proyek yang tersebar di 34 provinsi dengan realisasi proyek SBSN sampai Desember 2017 diperkirakan mencapai 90,40 persen.

Pemerintah telah menerbitkan sukuk untuk pembiayaan proyek atau yang dikenal dengan sukuk proyek sejak 2013. Rincian proyek yang dibangun dengan menggunakan SBSN di 2017 antara lain 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp 7, 54 triliun, 88 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PUPR Rp 4,69 triliun.

Selanjutnya, 188 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Rp2,73 triliun, 11 proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kementerian Agama Rp 424 miliar.

Kemudian, 32 proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Rp 1,05 triliun dan 256 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Rp 315 miliar.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
PT KCI Targetkan KMT jadi Uang Elektronik Tahun ini JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menargetkan Kartu Multi Trip (KMT) bisa...
Lion Air Group Berlakukan Kebijakan Baru Soal Bagasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air, yang merupakan bagian dari Li...
Kemenkominfo Terus Pantau Proses Refund ‘Bolt’ dan ‘First Media’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Setelah mengeluarkan keputusan pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio...
Bank Muamalat Jalin kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jender...
Selama Liburan Natal dan Tahun Baru, BCA Tetap Buka JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Selama periode libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, layanan kantor PT Ban...
Kanal: Ekonomi & Bisnis