Loading...

Ini yang dibahas Presiden saat Bertemu Gubernur dan DPRD Provinsi

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia untuk memanfaatkan momentum ekonomi nasional yang saat ini sangat baik dan memiliki kepercayaan internasional yang tinggi, sebagaimana tercermin dengan melonjaknya peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-72.

Presiden juga menunjukkan posisi cadangan devisa Indonesia yang saat ini merupakan tertinggi sepanjang negara ini berdiri, yakni 130 miliar dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dulu semua orang bilang enggak mungkin tembus 6.000, pada hari ini di sekitaran 6.500.

Beberapa daerah, lanjut Presiden, sudah merasakan kenaikan harga batubara lagi, kenaikan harga kelapa sawit CPO lagi. “Saya lihat provinsi-provinsi yang memiliki kekuatan komoditas ini juga ekonominya yang dulu ada yang pertumbuhan ekonomi 2 persen atau 3 persen sekarang sudah di atas 5 semuanya,” ungkap Presiden.

Sementara lembaga-lembaga rating internasional juga memberikan investment grade kepada Indonesia, baik oleh Moody’s, oleh Fitch Rating, oleh S&P (Standard and Poor), dan terakhir kita diberikan lagi oleh Fitch dari BBB- menjadi BBB.

“Kepercayaan-kepercayaan seperti ini adalah momentum,” ujar Presiden Jokowi.

Pertumbuhan Ekonomi

Presiden menegaskan, bahwa kunci pertumbuhan ekonomi hanya ada dua, yaitu investasi, dan yang kedua ekspor. “Hanya itu saja, enggak ada yang lain. Jangan bicara yang lain, hanya itu saja yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.

Untuk itu pada hari ini, Presiden mengaku sengaja mengumpulkan seluruh Gubernur, Ketua DPRD Provinsi agar memiliki sebuah panduan yang sama, sebuah visi bersama, menyelesaikan masalahnya.

Menurut Presiden, pemerintah ingin membangun sebuah single submission didahului dengan membentuk satuan tugas (satgas), terutama nanti di Pusat biar sambung dengan daerah-daerah tujuan investasi sehingga semuanya satu bahasa menyelesaikan masalah.

“Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi, untuk membuat harmonisasi, sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan, dalam sebuah destinasi investasi nasional, dengan aturan main dengan perizinan, dengan undang-undang, dengan perda yang inline satu garis,” tutur Presiden.

Hadir dalam Rapat Koordinasi Pemerintah itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BKPM Thomas Lembong, para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Indonesia Halal Watch Dorong Lahirnya Auditor Produk Halal JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Indonesia Halal Watch (IHW) mendorong lahirnya auditor halal sesuai Undang...
Menperin Minta Insinyur Ciptakan Inovasi Industri 4.0 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai insinyur berperan penting...
Indonesia Tekankan Isu Digital dan Inklusivitas pada APEC JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Isu digital dan inklusivitas menjadi dua poin utama yang disampaikan pemer...
Jokowi: Selama Empat Tahun Pemerintah Bangun Fondasi Ekonomi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, selama empat tahun pemerintah...
Indonesia Pasar Potensial Produk Halal Jepang JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia. De...
Kanal: Ekonomi & Bisnis