Loading...

Kemendag Optimalkan Dorong Ekonomi Digital di Sektor Perdagangan

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pemerintah di sektor perdagangan. Hal tersebut dituangkan dalam Rapat Kerja (Raker) Kemendag 2018 bertema “Akselerasi Perdagangan di Era Ekonomi Digital” pada Rabu, 31 Januari-2 Februari 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kehadiran ekonomi digital sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0 menjadi fokus perhatian dunia karena telah membawa perubahan besar dalam pola perdagangan saat ini.

“Ekonomi digital telah membuka peluang baru dalam bidang perdagangan, serta menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu,” katanya.

Pada tahun 2015, nilai ekonomi digital telah mencapai USD 3,5 triliun atau 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Nilai ini diprediksi meningkat sebesar 11% per tahun dalam lima tahun ke depan.

Dalam mendukung stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok (bapok), Kemendag meyakini basis data secara daring dan real-time merupakan kunci perumusan kebijakan stabilisasi harga yang efektif.

“Kemendag terus menyempurnakan aplikasi daring perdagangan yaitu Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) di bidang perdagangan dalam negeri, dan Sistem Pasar Lelang Komoditas Gula Kristal Rafinasi,” ungkap Mendag.

SP2KP merupakan sistem pemantauan harga bapok yang memonitor pergerakan harga secara terus menerus dan realtime di 34 propinsi di Indonesia. SP2KP berisi informasi rata-rata harga 19 kebutuhan pokok dan 9 barang penting di 34 ibukota propinsi.

Kemendag menargetkan pada tahun 2018, pembangunan dan revitalisasi pasar dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut dilakukan untuk mengelola data pedagang, harga dan stok, hingga pertukaran informasi antar-pasar rakyat.

Mendag Enggar juga menekankan beberapa ‘PR’ yang harus diselesaikan bersama seperti, merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE), yang merupakan bagian dari Roadmap E-Commerce sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 74/2017.

“Selain membangun basis data yang akurat dalam distribusi dan rantai pasok, kita juga harus mendorong pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang dapat menghubungkan petani dengan pedagang. Dengan teknologi digital, petani dapat memasarkan produk mereka langsung ke konsumen tanpa melalui rantai pasok yang panjang,” kata Enggartiasto Lukita.

(as)

Berita Lainnya
PT KCI Targetkan KMT jadi Uang Elektronik Tahun ini JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menargetkan Kartu Multi Trip (KMT) bisa...
Lion Air Group Berlakukan Kebijakan Baru Soal Bagasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air, yang merupakan bagian dari Li...
Kemenkominfo Terus Pantau Proses Refund ‘Bolt’ dan ‘First Media’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Setelah mengeluarkan keputusan pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio...
Bank Muamalat Jalin kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jender...
Selama Liburan Natal dan Tahun Baru, BCA Tetap Buka JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Selama periode libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, layanan kantor PT Ban...
Kanal: Ekonomi & Bisnis