Loading...

Manajemen Utang Pemerintah Harus Lebih Prudent

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Utang pemerintah sudah mencapai 28% PDB dan mendekati lampu merah. Pemerintah perlu lebih hati-hati dan cermat dalam pengelolaan utang.

“Proyeksi dan alokasi utang pemerintah harus lebih cermat dan berkualitas pada sektor-sektor yang benar-benar produktif. Pembangunan infrastruktur yang sangat masif, perlu dievaluasi secara hati-hati,” tegas Direktur Center for Strategic Development Studies, Dr. Mulyanto, dalam disksusi reguler CSDS tentang ‘Manajemen Utang Pemerintah’.

Sebab, lanjutnya, dana utang yang digunakan untuk membangun infrasturuktur diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan.

Faktanya, hari ini masih menunjukkan sebaliknya, terjadi proses deindustrialisasi. Pembangunan industri di Indonesia menurun dari 28% di tahun 2012, menjadi hanya berkontribusi sebesar 19 % terhadap pembangunan ekonomi di tahun 2017.

Diskusi dimoderatori Nursanita Nasution, peneliti senior CSDS, menghadirkan ekonom dan pengamat dari generasi muda.

Menurut Fithra Faisal Hasiadi, ekonom muda dari Universitas Indonesia, utang pemerintah selalu menjadi topik diskusi panas di tataran publik dan sering kali pembahasannya mengarah pada logika politik.

Apalagi, di tahun-tahun politik menjelang pilkada dan pemilihan umum. Karena memang pada dasarnya politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi.

Padahal permasalahan utang dapat dilihat lebih jernih dari sudut pandang ekonomi dan keuangan, ketika negara maju memiliki kelebihan dana dan menginvestasikannya kepada negara berkembang. Transfer of income yang berlangsung normal.

“Yang penting, bagaimana utang tersebut digunakan pemerintah secara bijaksana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” tambah Faisal.

Ia mencontohkan bagaimana Thailand, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan infrastruktur yang lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia, namun mempunyai utang lebih sedikit.

Hal itu dimungkinkan, karena perbedaan kinerja kebijakan fiskal kedua negara dalam melakukan proyeksi pembangunan.

“Proyeksi dan alokasi utang yang baik dalam pembangunan akan memberikan dampak yang baik pula bagi kinerja ekonomi. Untuk bertumbuh, kita butuh utang, tapi proyeksi pembangunan sangat penting, sehingga utang menjadi tepat sasaran, berkualitas dan produktif, “ pungkas Fithra.

Dikutip dalam rilis resmi yang diterima tajuktimur.com baru-baru ini,  Peneliti IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies), Yusuf Wibisono, menilai ada dua hal perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pertama, soal keseimbangan primer yang terus negatif. Keseimbangan primer menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membayar utang dalam APBN, yakni mengukur seberapa besar selisih antara penerimaan dengan belanja. Keseimbangan primer positif artinya APBN kita sehat.

“Semakin kecil keseimbangan primer, maka semakin berbahaya dari sudut pandang pengelolaan utang. Sementara, bila keseimbangan primer bernilai negatif, seperti yang saat ini terjadi. Artinya untuk membayar bunga utang saja kita sudah tidak sanggup dan harus berhutang lagi. Gali lobang tutup lobang,” simpul Yusuf.

Yusuf memperkirakan stok utang pemerintah menembus angka Rp 5.000 triliun pada akhir 2019. Pemerintah diproyeksikan membuat utang baru sebesar Rp 2.430 triliun sepanjang 2015-2019, atau hampir Rp 500 triliun setiap tahunnya.

Di akhir pemerintahan diperkirakan akan menembus angka 31% dari PDB. Bila di tahun 2012 beban bunga utang masih berada di kisaran 10% dari penerimaan pajak, maka di tahun 2016 nilainya telah menembus angka 14%. Diproyeksikan beban bunga utang akan berada di kisaran 18% dari penerimaan perpajakan pada tahun 2019.

“Itu beban yang berat”, jelas Yusuf.

Implikasinya, sambungnya, pemerintah harus terus mengakumulasi tambahan utang. Membayar utang saat ini dengan membuat utang baru, tanpa mampu mengurangi stok utang. Sehingga, utang baru bukan lagi fungsi dari defisit anggaran, namun fungsi dari stok utang pemerintah.

Masalah kedua, Yusuf mengusulkan, indikator kekuatan pembayaran utang pemerintah, yakni rasio antara besarnya bunga dan cicilan utang yang harus dibayar terhadap penerimaan pajak, sebagai suplemen dari indikator yang umum dipakai, yakni rasio utang terhadap PDB.

PDB tidak menggambarkan kekuatan pemerintah dalam membayar utang. Kekuatan pemerintah dalam membayar utang dapat dilihat dari seberapa banyak penerimaan PDB yang dapat ditarik menjadi penerimaan negara.

“Yang harus diperhatikan adalah besar penerimaan pajak dari PDB tersebut. Pada 2005-2016, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 33,1% dari penerimaan pajak per tahunnya. Angka ini sangat signifikan dan cenderung naik, lebih besar dari rata-rata belanja barang dan belanja modal sekaligus, yang pada saat yang sama hanya sekitar seperempat dari penerimaan perpajakan.” paparnya.

Indikator kekuatan pembayaran utang pemerintah penting untuk diperhatikan dalam rangka pengelolaan kebijakan utang, tidak sekedar mengacu pada indikator rasio utang terhadap PDB.

Utang merupakan konsekuensi dari postur APBN, yang lebih besar pasak daripada tiang, dan semestinya diarahkan untuk menjaga stimulus fiskal.

Namun faktanya, anggaran negara yang selalu defisit lebih banyak diakibatkan alokasi untuk ‘belanja mengikat yang bersifat wajib, khususnya belanja pegawai, pembayaran bunga dan cicilan utang, serta transfer ke daerah.

Dengan besarnya porsi belanja pemerintah yang merupakan non-discretionary expenditure, maka belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang di bawah diskresi pemerintah, seringkali harus dibiayai dengan utang.

Ruang bagi stimulus fiskal dalam APBN kita sangat sempit dan tidak sehat.

CSDS merekomendasikan agar pemerintah memperhatikan kualitas APBN baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran, agar pembangunan terlaksana secara optimal. Rasio penerimaan pajak yang masih sekitar 11% PDB harus ditingkatkan secara signifikan melalui cara-cara kreatif dan berkeadilan.

“Dengan itu, maka keseimbangan primer anggaran bisa tumbuh secara positif dan utang pemerintah lebih teralokasi dan terproyeksikan dengan baik dalam rangka memberi ruang yang luas bagi stimulus fiskal untuk pembangunan yang berkualitas,” kata As Natio Lasman, Wakil Ketua CSDS.

(dw)

Berita Lainnya
Indonesia Halal Watch Dorong Lahirnya Auditor Produk Halal JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Indonesia Halal Watch (IHW) mendorong lahirnya auditor halal sesuai Undang...
Menperin Minta Insinyur Ciptakan Inovasi Industri 4.0 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai insinyur berperan penting...
Indonesia Tekankan Isu Digital dan Inklusivitas pada APEC JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Isu digital dan inklusivitas menjadi dua poin utama yang disampaikan pemer...
Jokowi: Selama Empat Tahun Pemerintah Bangun Fondasi Ekonomi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, selama empat tahun pemerintah...
Indonesia Pasar Potensial Produk Halal Jepang JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia. De...
Kanal: Ekonomi & Bisnis