Loading...

Moody’s Investor Service: Pilkada Serentak 2018 Pengaruhi Ekonomi Indonesia

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan para pasangan calon kepala daerah yang berlaga di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018, Kamis (11/01).

Lembaga pemeringkat rating utang Moody’s Investor Service mengingatkan, Indonesia harus mewaspadai perhelatan politik dalam negeri sampai dua ke depan, entah itu pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Moody’s Investor Service mengingatkan, perhelatan politik di Indonesia dapat memperlambat pelaksanaan reformasi ekonomi yang sudah berjalan dua tahun terakhir.

Moody’s mencontohkan pengalaman di sejumlah negara tetangga. “Malaysia belum menerapkan reformasi pendapatan yang signifikan pada dua tahun terakhir karena akan pemilihan parlemen tahun ini,” kata Anushka Shah Soverign Analyst Moody’s Investor Service, Rabu (10/01).

Begitu pula di negara lain seperti Pakistan, Kamboja, India, Myanmar dan sejumlah negara lain. “Di Indonesia, pemilihan daerah juga cenderung memperlambat momentum reformasi,” jelas Shah.

Pilkada serentak telah dilakukan Indonesia beberapa kali, mulai akhir tahun 2015. Pelaksanaan Pilkada serentak ketiga tahun ini akan diikuti 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Suhu politik berpeluang makin panas karena pilkada serentak kali ini berdekatan dengan persiapan pemilu presiden 2019.

Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, Indonesia tetap fokus melakukan reformasi kebijakan ekonomi. “Seluruh alasan, tahun ini pemerintah akan terganggu konsentrasinya dan tidak menjalankan berbagai program reformasi ambisius, itu salah,” tegasnya.

Menkeu menjelaskan, saat ini pemerintah fokus pada lebih dari 1.054 proyek investasi yang telah terdaftar sejak September 2017 tapi belum terealisasi. Terkait perdagangan pemerintah akan mempermudah tata niaga impor dengan menekan jumlah barang dalam kategori larangan terbatas hingga 20,8% dari 48%.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Suahasil Nazara, proses Pilkada telah berlangsung selama dua hingga tiga tahun terakhir. Namun, hal tersebut tak terbukti menghambat jalannya reformasi.

“Reformasi jalan terus, apalagi sektor fiskal yang diperbaiki. Moneter diperbaiki, struktur yang diperbaiki, jadi jalan terus. Outlook masih bagus,” kata Nazara.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
TCASH Berubah Menjadi LinkAja JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Untuk menghadirkan layanan keuangan elektronik yang lebih baik, mudah dan ...
PT KCI Targetkan KMT jadi Uang Elektronik Tahun ini JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menargetkan Kartu Multi Trip (KMT) bisa...
Lion Air Group Berlakukan Kebijakan Baru Soal Bagasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air, yang merupakan bagian dari Li...
Kemenkominfo Terus Pantau Proses Refund ‘Bolt’ dan ‘First Media’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Setelah mengeluarkan keputusan pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio...
Bank Muamalat Jalin kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jender...
Kanal: Ekonomi & Bisnis