Loading...

Pemerintah Dapatkan 51% Saham dan Perpanjang Kontrak Freeport

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – PT Freeport Indonesia akhirnya menyetujui penyerahan saham 51 persen untuk Pemerintah. Pembahasan divestasi total 51 persen tersebut akan dibicarakan lebih mendalam dikemudian hari. Presiden berharap pengelolaan divestasi tersebut lebih didominasi oleh pengusaha lokal. Dan diharapkan denga adanta kesepakatan ini maka oendapatan atau agregat dari pengelolaan bahan tambang Freeport juga lebih meningkat.

Kesepakatan final perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang telah disepakati pada hari Minggu, 27 Agustus 2017 di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, dengan agenda finalisasi kesepakatan yang telah dihasilkan dari serangkaian pertemuan sebelumnya.

Dari pihak pemerintah hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil dari Kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM. Sedangkan dari pihak Freeport hadir President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.

Seperti diketahui, Pemerintah dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk menempuh jalur perundingan, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017.

Setelah melalui serangkaian perundingan dan negosiasi yang berat dan ketat, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan final pada pertemuan hari Minggu 27 Agustus 2017, diantaranya adalah :

Pertama, Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).

Kedua, Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

Terakhir, Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.

Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041.
Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan dokumentasi dari struktur yang disepakati, dan PT Freeport Indonesia akan mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan.

Hasil perundingan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajaran Kementerian ESDM agar kesepakatan tersebut segera dijabarkan dan dilaksanakan, serta dilaporkan kepada Presiden.

“Selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Perundingan lintas Kementerian/Lembaga, yang telah bekerja berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan ini, dan masih akan meneruskan dalam satu pekan ke depan untuk merumuskan hal-hal teknis dan rinci sehingga kesepakatan ini dapat segera diimplementasikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” tutup Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Ketua Tim Perunding Pemerintah Republik Indonesia, Ignasius Jonan dalam siaran pers resmi Kementerian ESDM hari ini.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Dinkes Papua Siapkan 45 Dokter Spesialis Khusus PON 2020 JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua menyiapkan 45 orang dokter spesia...
Pangdam Larang TNI Bawa Flora-Fauna ke Luar Papua JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring melarang TNI ...
BI: Festival Ikan Biak dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Joko Supratikto mengatakan Festival Ik...
Enam Rumah di Nabire Ludes Terbakar JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak enam petak rumah/indekos yang terletak di belakang SMA YPK Sion,...
First Media dan Bolt Dicabut Izinnya oleh Kemkominfo JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT First Media Tbk dan PT Internux (selaku operator penyedia layanan inter...
Kanal: Ekonomi & Bisnis Papua