Loading...

Pemerintah Siapkan Kebijakan untuk Permudah IKM

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan relaksasi impor bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang diharapkan akan mempermudah para pelaku IKM nasional dalam mendapatkan bahan baku untuk mendukung peningkatan kapasitas produksinya.

“Bagi IKM kita yang memiliki kendala terhadap finansial dan administrasi dalam melakukan impor secara langsung, bakal diberikan relaksasi tata niaga maupun kemudahan impor bahan baku,” kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih melalui siaran rilis yang diterima tajuktimur.com, Minggu (31/12)

Dia menjelaskan, guna mendongkrak daya saing IKM nasional agar lebih kompetitif di kancah global, salah satu langkah strategis yang saat ini perlu dilakukan cepat adalah pengadaan bahan baku impor dengan jenis dan jumlah sesuai kebutuhan serta sesuai kemampuan pembayaran dari para pelaku IKM.

“Kami yakin upaya itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri nasional khususnya sektor IKM yang sekarang berjumlah sebanyak 4,4 unit usaha,” ungkapnya.

Selain itu bisa memacu minat investor untuk terus menambah penanaman modalnya dalam rangka peningkatan kapasitas produksi atau membuat pabrik baru di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi IKM dapat melakukan impor melalui indentor atau Pusat Logistik Berikat (PLB).

Barang-barang yang dikenakan pengecualian impor bagi IKM, antara lain komoditas barang modal tidak baru untuk kelompok 1B dengan pembatasan jumlah tertentu.

Selanjutnya, impor makanan dan minuman tidak termasuk kembang gula sampai dengan 500kg per pengiriman, obat tradisional dan suplemen kesehatan sampai dengan 500kg, elektronika maksimal 10 unit, serta barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut maksimal 10 unit.

“Sebelumnya, pemenuhan kebutuhan impor bahan baku untuk IKM dilakukan melalui mekanisme impor berisiko tinggi. Hal ini terjadi karena saat itu IKM sulit memenuhi persyaratan administrasi tata niaga maupun kapasitas minimal impor bahan baku,” papar Gati.

Menurut dia, sejak pemerintah mencanangkan program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) pada Juli 2017, berhasil mendapatkan capaian positif seperti tax base, bea masuk, dan pajak-pajak impor yang mengalami kenaikan cukup signifikan.

Rata-rata basis pajak meningkat sebesar 39,4 persen per dokumen impor dan pembayaran pajak impor (Bea Masuk dan PDRI) meningkat sebesar 49,8 persen per dokumen impor.

“Tak hanya itu, Industri dalam negeri juga terus mengalami kenaikan volume produksi dan penjualan terutama tekstil dan produk tekstil yang mencapai 25-30 persen, serta industri elektronika,” imbuh Gati.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
PT KCI Targetkan KMT jadi Uang Elektronik Tahun ini JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menargetkan Kartu Multi Trip (KMT) bisa...
Lion Air Group Berlakukan Kebijakan Baru Soal Bagasi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air, yang merupakan bagian dari Li...
Kemenkominfo Terus Pantau Proses Refund ‘Bolt’ dan ‘First Media’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Setelah mengeluarkan keputusan pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio...
Bank Muamalat Jalin kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dukcapil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jender...
Selama Liburan Natal dan Tahun Baru, BCA Tetap Buka JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Selama periode libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, layanan kantor PT Ban...
Kanal: Ekonomi & Bisnis