Loading...

Soal Penyanderaan, Kadin Kawasan Indonesia Timur Dukung Langkah Persuasif TNI-Polri

JAYAPURA (TAJUKTIMUR.COM) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Indonesia Timur (KTI) meminta aparat keamanan mengendepankan langkah-langkah persuasif dalam menyelesaikan masalah penyandraan di Papua. Kadin mengingatkan, agar semua pihak menjaga dan mengelola stabilitas keamanan dan politik Papua agar proses pembangunan di sana tidak terganggu.

“Kita minta aparat keamanan mengedepankan langkah-langkah persuasif sebab ini menyangkut nyawa manusia yang tidak sedikit,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin KTI Andi Rukman Karumpa, Rabu (15/11).

Diketahui, penyanderaan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap sekitar 1.300 warga yang bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura.

Pengusaha asal Papua ini mengatakan, pihaknya mengapresiasi pendekatan persuasif TNI-Polri untuk menyelesaikan penyandraan di Papua. “Kita apresiasi, penggunaan senjata pilihan terakhir. Persuasif harus dikedepankan,” ujar Andi.

Dia mengatakan, menjelang pemilihan umum dan Pilkada serentak wilayah Papua rawan disusupi oleh berbagai kepentingan, sehingga stabilitas di wilayah ini berpotensi bergejolak.

Sebab itu, Kadin meminta semua pihak baik pemerintah pusat, TNI-Polri, Pemerintah Daerah menjaga stabilitas di wilayah ini.

“Kita ingin stabilitas dijaga agar program-program pembangunan infrastruktur Pak Jokowi tidak terganggu,” katanya.

Lebih lanjut diungkapkan, mencuatnya gangguan keamanan di wilayah timur Indonesia disebabkan minimnya pembangunan infrastruktur di wilayah ini selama ini baik infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, dan energi.

“Kalau infrastruktur bagus, pengawasan juga bagus. Pengacau keamanan larinya ke hutan-hutan yang minim infrastruktur, aman dia di sana,” ujar Andi.

Sebab itu, Andi menilai perhatian pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK yang sangat masif untuk KTI sudah sangat tepat. Ia meminta agar tempo pembangunan tersebut tidak mengendor meski diterpa oleh berbagai isu keterbatasan ketersediaan anggaran.

Tak hanya itu, Pemerintah sudah menerapkan kebijakan satu harga bensin di Papua dan telah mendorong efisiensi dan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua lebih tinggi ke depan. Selain itu, pemerintah menetapkan proyek prioritas infrastruktur nasional sebanyak 13 proyek dengan nilai proyek sebesar Rp 444 triliun. Nilai proyek tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah Papua dan daerah lain.

“Kita harapkan pembangunan ini dapat mengatasi ketimpangan Jawa dan luar Jawa ke depan dan membuka daerah-daerah terisolasi,” harapnya.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Pertamina Temukan Cadangan Gas Baru di Pantai Utara Jawa Barat KARAWANG, TAJUKTIMUR.COM - PT Pertamina Hulu Energi melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu En...
Pengusaha Pakistan ingin Perkuat Bisnis dengan Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengusaha Pakistan ingin memperkuat hubungan bisnis dengan Indonesia dalam...
Kemenkeu Pastikan Kelola Utang dengan Hati-Hati JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dalam menyusun Anggaran Pendapa...
Mendag minta Kepala Dinas Kawal Persediaan Barang Pokok Jelang Natal JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta para kepala dinas di pemer...
Merpati Airlines akan Beroperasi Tahun 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang sejak 1 Februari 2014 berhent...
Kanal: Ekonomi & Bisnis