Loading...

Utang Pemerintah RI Sudah Tembus Rp 4.180 Triliun

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan posisi utang pemerintah hingga akhir April 2018 mencapai Rp4.180 triliun.

“Posisi utang ini mencapai 29,8 persen terhadap PDB,” kata Luky di Jakarta, Kamis.

Luky menyampaikan utang pemerintah tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara Rp3.407,14 triliun dan pinjaman sebesar Rp773,47 triliun.

Ia menambahkan strategi pembiayaan melalui utang pemerintah terus dilakukan secara berhati-hati dengan memperhitungkan biaya, risiko dan kapasitas.

Selain itu, penerbitan utang juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, efisiensi biaya, produktivitas maupun keseimbangan.

Sementara itu, pembiayaan utang dalam APBN 2018 hingga akhir April sudah mencapai Rp187,16 triliun atau 46,8 persen dari target Rp399,22 triliun.

Pencapaian pembiayaan yang sudah mencapai setengah dari target ini karena merupakan bagian dari strategi penerbitan SBN di awal tahun (front loading) untuk mengantisipasi ketidakpastian global.

“Kami sudah melakukan ‘upsize’ sejak awal ketika pasar sedang bagus untuk mengantisipasi gejolak ekonomi dunia,” kata Luky.

Berita Lainnya
Jusuf Kalla: Hadapi Revolusi Industri 4.0, Tingkatkan Daya Saing JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberi arahan kepada pelaku industri ...
Pertamina Temukan Cadangan Gas Baru di Pantai Utara Jawa Barat KARAWANG, TAJUKTIMUR.COM - PT Pertamina Hulu Energi melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu En...
Pengusaha Pakistan ingin Perkuat Bisnis dengan Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengusaha Pakistan ingin memperkuat hubungan bisnis dengan Indonesia dalam...
Kemenkeu Pastikan Kelola Utang dengan Hati-Hati JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dalam menyusun Anggaran Pendapa...
Mendag minta Kepala Dinas Kawal Persediaan Barang Pokok Jelang Natal JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta para kepala dinas di pemer...
Kanal: Ekonomi & Bisnis