Loading...

YLKI: Promosi Meikarta Diduga Langgar UU Pemasaran

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) –  Meikarta, hunian baru yang menyajikan kemewahan dan kenyamanan bagi konsumen Indonesia. Tak ayal, Meikarta menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat konsumen di Indonesia.

Tak tanggung-tanggung,  promosi iklan dan marketing sangat masif, terstruktur, dan sistemis. Dengan nilai nominal yang relatively terjangkau masyarakat perkotaan (Rp 127 jutaan), sangat boleh jadi 20.000-an konsumen telah melakukan transaksi pembelian/pemesanan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) smemprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persennya isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh dari media cetak bersangkutan.

Dengan nilai nominal yang relatively terjangkau masyarakat perkotaan (Rp 127 jutaan), sangat boleh jadi 20.000-an konsumen telah melakukan transaksi pembelian/pemesanan.

Meskipun Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mizwar, telah meminta pengembang apartemen Meikarta untuk menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan, karena belum berizin; promosi Meikarta tetap berjalan, untuk menjual produk propertinya.

Namun pihak Lippo Group menilai bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah lumrah dilakukan pengembang dengan istilah Pre-project Selling.

Menurut YLKI praktik semacam itu pada akhirnya bisa merugikan konsumen karena tidak memiliki jaminan atas kepastian pembangunan. Padahal pemasaran yang dilakukan tersebut, diduga keras melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2011, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas Kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan gedung; perizinan; dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran.

Data YLKI sendiri sistem pre-project selling dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak pengembang sering kali menjadi sumber masalah bagi konsumen di kemudian hari. Terbukti sejak 2014-2016, YLKI menerima sekurangnya 440 pengaduan terkait perumahan, yang mayoritas masalah tersebut terjadi akibat tidak adanya konsistensi antara penawaran dan janji promosi pengembang dengan realitas pembangunan yang terjadi.

Bahkan pada 2015, sekitar 40% pengaduan perumahan terjadi sebagai akibat adanya pre project selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas,benar dan jujur; pembangunan bermasalah; realisasi fasum/fasos; unit berubah dari yang ditawarkan.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Kemenkeu Siap Luncurkan Portal Lelang JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Keuangan siap meluncurkan domain portal lelang Indonesia "lela...
Jusuf Kalla: Hadapi Revolusi Industri 4.0, Tingkatkan Daya Saing JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberi arahan kepada pelaku industri ...
Pertamina Temukan Cadangan Gas Baru di Pantai Utara Jawa Barat KARAWANG, TAJUKTIMUR.COM - PT Pertamina Hulu Energi melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu En...
Pengusaha Pakistan ingin Perkuat Bisnis dengan Indonesia JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengusaha Pakistan ingin memperkuat hubungan bisnis dengan Indonesia dalam...
Kemenkeu Pastikan Kelola Utang dengan Hati-Hati JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dalam menyusun Anggaran Pendapa...
Kanal: Ekonomi & Bisnis