Loading...

King Faisal Soleman: Presiden Tidak Perlu Keluarkan Perppu

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM — Pengamat hukum dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, King Faisal Soleman menyarankan Presiden Joko Widodo agar tidak mengeluarkan Perppu Undang-Undang Teroris, karena DPR RI tengah menyelesaikan revisinya.

“Yang harus dilakukan Presiden adalah mengintensifkan komunikasi dengan pihak DPR RI agar mereka segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Teroris,”katanya di Ternate, Selasa, menanggapi wacana Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Undang-Undang Teroris.

Ia mengakui persitiwa pengemboman tiga gereja dan Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur yang mengakibatkan belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka menunjukan bahwa kelompok teroris semakin nekat dan berani dalam beraksi.

Tetapi persitiwa itu, menurut King Faisal, langsung bisa diantisipasi aparat kepolisian dan sejauh ini tidak sampai menimbulkan kegentingan terhadap keamanan nasional, sehingga tidak mendasar kalau dijadikan alasan untuk mengeluarkan Perppu Undang-Undang Teroris.

Ketua forum group diskusi perkembangan teoris di Indonesia itu berpendapat walaupun revisi Undang-Undang Teroris belum dituntaskan DPR RI, Undang-Undang Teroris yang ada sekarang sebenarnya masih cukup memadai bagi kepolisian, BNPT dan TNI untuk memaksimalkan penanganan teroris, termasuk dalam hal melakukan deteksi dini.

Namun yang harus dibenahi adalah optimalisasi kerja sama dan kordinasi dari kepolisian, BNPT dan TNI serta pihak terkait lainnya dalam penanganan teroris, karena selama ini belum berjalan dengan baik dan terkesan ada ego kewenangan,ujarnya.

Menyinggung adanya keterlibatan TNI dalam penanganan teroris, King Faisal sangat mendukung karena TNI memiliki banyak kelebihan yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan teroris, baik dalam hal deteksi dini maupun penindakan.

“Teroris bukan hanya sebagai tindakan kriminal biasa, tetapi juga merupakan tindakan yang merongrong integrasi, keutuhan dan keamanan nasional, jadi TNI harus terlibat penuh dalam penanganannya,” katanya.

Ia menambahkan, gerakan separatis yang ada di Papua, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) jangan lagi dianggap sebagai kelompok sipil bersenjata, tetapi masuk sebagai teroris, karena tujuannya ingin merusak keutuhan NKRI.

Berita Lainnya
Pemkot Tidore Siap Bangun RSI Internasional TIDORE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) mengakui, investor asal Brunei Darussalam akan membangun Rumah Sakit Isla...
Paslon AGK-YA Unggul 1.352 Suara, KPU: Tunggu Rekap di Tingkat Bawah TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Berdasarkan hasil penghitungan cepat (Quick Count) Pemungutan Suara Ulang (PSU) pilkada Maluku Utara (Malut) di tiga kecamatan, pasangan Abdul G...
Iklan Rekening Dianggap Curi Start Kampanye, Ini Komentar Erick Thohir JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menanggapi soal adanya dugaan pelanggaran kampanye dalam pemasangan iklan berisi nomor reken...
Disperindag Ternate: Swalayan Wajib Tampung Produk IKM TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Seluruh swalayan, restoran, dan hotel di Kota Ternate, Maluku Utara, akan diwajibkan untuk menampung minimal 20 persen produk industri kecil men...
Masyarakat Ternate Dukung Rekomendasi MUI tentang Larangan Joget TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Kalangan tokoh masyarakat di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mendukung rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ternate kepada pemerintah ko...
Kanal: Headline Maluku Utara