Loading...

Organda Provinsi Maluku Utara Soroti Revisi UU-LLAJ

TERNATE (TAJUKTIMUR.COM) – Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyoroti rencana revisi Undang-Undang Rencana Revisi Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) yang akan dilakukan oleh DPR-RI dan pemerintah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Provinsi Malut, Basir Pulupessy di Ternate, Sabtu, menyatakan seluruh pengurus Organda menolak rencana revisi UULLAJ, terutama legalitas angkutan online.

Menurut dia, apa yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kementerian Perhubungan, menuai reaksi keras dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) di sejumlah Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara (Malut).

Revisi UU membahas tentang UU LLAJ itu terdapat tiga poin yakni, legalitas angkutan online, sepeda motor dijadikan angkutan umum serta dana preservasi jalan tersebut dinilai tidak perlu dan bukan saatnya untuk diterapkan di wilayah Indonesia.

Menurut dia, sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum, bukan saja berpotensi menimbulkan polemik antara penyedia jasa umum lainnya, namun revisi itu juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan terutama di wilayah secara nasional terutama di wilayah Malut.

Basir menegaskan, wacana revisi UU LLAJ ini sudah didengar pada beberapa bulan yang lalu, maka itu Organda secara tegas menolak adanya revisi UU tersebut.

“Karena itu tentunya, sangat berhubungan langsung dengan perkembangan situasi sosial masyarakat sehingga rencana revisi ini secara tegas mendapat tolakan dari organda Malut yang tidak sepakat dengan revisi UU karena itu tidak terlalu penting,” kata Basir.

Apalagi kata Basri, saat ini beberapa Provinsi di Indonesia termasuk Malut, tengah dihadapi dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bahkan di 2019 mendatang akan juga di hadapi dengan pemilihan legislatif maupun Presiden dan wakil presiden, dan situasi seperti ini kemudian bisa saja di pergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memicu kondisi ini secara nasional.

“Apapun alasannya, kami atas nama organda baik secara nasional maupun di tingkat daerah menolak adanya revisi itu,” katanya.

Sementara itu, Plt Gubernur Malut, Muhammad Natsir Thaib menyatakan, Kota Ternate sangat layak untuk menggunakan sistem transportasi online, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Apalagi dengan banyaknya penduduk dan kebutuhan masyarakat yang tinggi, sehingga kehadiran transportasi online grab, uber dan gojek sangat dibutuhkan,” katanya.

Berita Lainnya
Jailolo Menjadi Destinasi Pilihan Back To Down Under Rally 2018 JAILOLO, TAJUKTIMUR.COM —- Jailolo, kembali menjadi destinasi tujuan wisata layar Back To Down Under Rally setelah tahun 2012 silam. Event Back To...
Akibat Banjir, Jalan Penghubung Antardesa Putus TERNATE, TAJUKTIMUR.COM — Jalan penghubung antardesa di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut) putus akibat diterjang banjir, mengakibatkan akt...
Wali Kota Tidore Lepas 116 Jamaah Calon Haji TIDORE, TAJUKTIMUR.COM —- Sebanyak 116 Orang Jamaah Calon Haji Kota Tidore Kepulauan Tahun 1438 H/2017 M. yang terdiri dari Laki-laki 58 Orang dan Per...
Halmahera Barat kini memiliki Logo Branding dan Tagline Pariwisata JAILOLO, TAJUKTIMUR.COM —- Kabupaten Halmahera Barat kembali menunjukan komitmen dan keseriusannya dalam pengembangan pariwisata sebagai sektor unggul...
194 Jamaah Calon Haji Asal Halmahera Selatan Siap Diberangkatkan LABUHA, TAJUKTIMUR.COM —- Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mempersiapkan pemberangkatan jama...
Kanal: Headline Maluku Utara