Loading...

Organda Provinsi Maluku Utara Soroti Revisi UU-LLAJ

TERNATE (TAJUKTIMUR.COM) – Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyoroti rencana revisi Undang-Undang Rencana Revisi Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) yang akan dilakukan oleh DPR-RI dan pemerintah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Provinsi Malut, Basir Pulupessy di Ternate, Sabtu, menyatakan seluruh pengurus Organda menolak rencana revisi UULLAJ, terutama legalitas angkutan online.

Menurut dia, apa yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kementerian Perhubungan, menuai reaksi keras dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) di sejumlah Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara (Malut).

Revisi UU membahas tentang UU LLAJ itu terdapat tiga poin yakni, legalitas angkutan online, sepeda motor dijadikan angkutan umum serta dana preservasi jalan tersebut dinilai tidak perlu dan bukan saatnya untuk diterapkan di wilayah Indonesia.

Menurut dia, sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum, bukan saja berpotensi menimbulkan polemik antara penyedia jasa umum lainnya, namun revisi itu juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan terutama di wilayah secara nasional terutama di wilayah Malut.

Basir menegaskan, wacana revisi UU LLAJ ini sudah didengar pada beberapa bulan yang lalu, maka itu Organda secara tegas menolak adanya revisi UU tersebut.

“Karena itu tentunya, sangat berhubungan langsung dengan perkembangan situasi sosial masyarakat sehingga rencana revisi ini secara tegas mendapat tolakan dari organda Malut yang tidak sepakat dengan revisi UU karena itu tidak terlalu penting,” kata Basir.

Apalagi kata Basri, saat ini beberapa Provinsi di Indonesia termasuk Malut, tengah dihadapi dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bahkan di 2019 mendatang akan juga di hadapi dengan pemilihan legislatif maupun Presiden dan wakil presiden, dan situasi seperti ini kemudian bisa saja di pergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memicu kondisi ini secara nasional.

“Apapun alasannya, kami atas nama organda baik secara nasional maupun di tingkat daerah menolak adanya revisi itu,” katanya.

Sementara itu, Plt Gubernur Malut, Muhammad Natsir Thaib menyatakan, Kota Ternate sangat layak untuk menggunakan sistem transportasi online, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Apalagi dengan banyaknya penduduk dan kebutuhan masyarakat yang tinggi, sehingga kehadiran transportasi online grab, uber dan gojek sangat dibutuhkan,” katanya.

Berita Lainnya
BPS Catat Potensi 1.196 Desa di Maluku Utara TERNATE, TAJUKTIMUR.COM -Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat hasil Potensi Des...
Pemkot Ternate mulai bangun Plaza Gamalama TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Maluku Utara,...
Dandim 1508/Tobelo Membuka Apel Danramil Dan Babinsa Tersebar TIBELO, TAJUKTIMUR.COM - Dalam rangka meningkatkan pembinaan teritorial sebagai fungsi utama TNI-AD,...
Prajurit TNI di Maluku Utara Tanam Ribuan Pohon TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Prajurit TNI dari Korem 152/Babullah dan jajaran Kodim melaksanakan kegiat...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pasokan Listrik Wilayah Maluku dan Maluku Utara Aman AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah meminta masyarakat Maluku dan Maluku Utara tak perlu khawatir ata...
Kanal: Headline Maluku Utara