Loading...

Organda Provinsi Maluku Utara Soroti Revisi UU-LLAJ

TERNATE (TAJUKTIMUR.COM) – Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyoroti rencana revisi Undang-Undang Rencana Revisi Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) yang akan dilakukan oleh DPR-RI dan pemerintah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Provinsi Malut, Basir Pulupessy di Ternate, Sabtu, menyatakan seluruh pengurus Organda menolak rencana revisi UULLAJ, terutama legalitas angkutan online.

Menurut dia, apa yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kementerian Perhubungan, menuai reaksi keras dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) di sejumlah Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara (Malut).

Revisi UU membahas tentang UU LLAJ itu terdapat tiga poin yakni, legalitas angkutan online, sepeda motor dijadikan angkutan umum serta dana preservasi jalan tersebut dinilai tidak perlu dan bukan saatnya untuk diterapkan di wilayah Indonesia.

Menurut dia, sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum, bukan saja berpotensi menimbulkan polemik antara penyedia jasa umum lainnya, namun revisi itu juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan terutama di wilayah secara nasional terutama di wilayah Malut.

Basir menegaskan, wacana revisi UU LLAJ ini sudah didengar pada beberapa bulan yang lalu, maka itu Organda secara tegas menolak adanya revisi UU tersebut.

“Karena itu tentunya, sangat berhubungan langsung dengan perkembangan situasi sosial masyarakat sehingga rencana revisi ini secara tegas mendapat tolakan dari organda Malut yang tidak sepakat dengan revisi UU karena itu tidak terlalu penting,” kata Basir.

Apalagi kata Basri, saat ini beberapa Provinsi di Indonesia termasuk Malut, tengah dihadapi dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bahkan di 2019 mendatang akan juga di hadapi dengan pemilihan legislatif maupun Presiden dan wakil presiden, dan situasi seperti ini kemudian bisa saja di pergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memicu kondisi ini secara nasional.

“Apapun alasannya, kami atas nama organda baik secara nasional maupun di tingkat daerah menolak adanya revisi itu,” katanya.

Sementara itu, Plt Gubernur Malut, Muhammad Natsir Thaib menyatakan, Kota Ternate sangat layak untuk menggunakan sistem transportasi online, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Apalagi dengan banyaknya penduduk dan kebutuhan masyarakat yang tinggi, sehingga kehadiran transportasi online grab, uber dan gojek sangat dibutuhkan,” katanya.

Berita Lainnya
KPU Malut: Ada 5 Surat Suara di Pemilu 2019 TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) hingga saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat Malu...
Pertamina Cek Penyediaan Premium di SPBU Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - PT Pertamina MOR VIII berjanji mengecek penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang tidak terjual di SPBU, menyusul adanya laporan me...
Bawaslu Bentuk 82 Pengawas TPS Hadapi PSU Pilgub Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Menghadapi proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitus...
Kemendagri Asistensi Percepatan Pembentukan PPID di Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan asistensi percepatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di wilayah P...
DKP Minta BUMD Aman Mandiri Paham Kelola Perikanan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) meminta BUMD Aman Mandiri memahami pola pengelolaan dan penyed...
Kanal: Headline Maluku Utara