Loading...

Soal Partai Pembela Agama Allah VS Partai ‘Setan’, Ini Komentar IKAMI

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) menyatakan apa yang disampaikan Prof. Amien Rais tentang adanya suatu partai orang beriman atau kelompok yang membela agama Allah (hizbullah) dan partai setan tidak ada kaitan dengan partai politik tertentu.

Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Djudju Purwantoro mengatakan, perihal adanya laporan Polisi di Polda Metro Jaya atas apa yang diungkapkan oleh Prof. Amien Rais tentang adanya suatu partai orang beriman atau kelompok yang membela agama Allah (hizbullah), dan partai setan yaitu yang dihuni oleh orang-orang yang rugi (hizbuzi syaithan), rugi dunia dan rugi akhiratnya, tidak berbau kebencian.

“Perlu menyampaikan pendapat hukum antara lain ; Pernyataan tentang adanya partai Allah dan partai Syetan tersebut, adalah tidak menunjuk kepada suatu partai tertentu saja, sehingga bisa berlaku kepada partai manapun. Hal itu juga tidak dengan maksud maupun tujuan (unsur objektif) untuk menimbulkan rasa kebencian, rasa permusuhan, dan memecah belah kelompok individu dan masyarakat ( SARA), sehingga bukanlah delik pidana seperti apa yang dimaksud pasal 28 ayat (2) UU ITE No.19/2016,” kata dia di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Apa yang dikatakan Prof. Amien Rais menurut dia, perihal adanya partai yang membela agama Allah dan partai orang-orang yang rugi (partai setan), justru beliau sedang mengajarkan dan mengingatkan kepada umat beragama, bahwa di dunia ini akan selalu ada aliran atau kelompok yang baik atau benar dan yang buruk atau salah.

Dengan demikian, lanjut Djudju Purwantoro, unsur permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama sangat tidak relevan adanya dugaan pidana terhadap Prof. Amien Rais, dikaitkan dengan unsur penodaan agama seperti dimaksud psl 156 a KUHP.

“Apa yang diterangkan oleh Prof. Amien Rais adalah suatu pencerahan yang dilakukan oleh seorang cendikia dan akademisi, yang merupakan ilmu pengetahuan demi kepentingan umum atau publik, sehingga menghapuskan sifat pidananya (Pasal 310 ayat 3, KUHP —red),” katanya.

Berita Lainnya
Indonesia Mendapat Alokasi USD 78,48 Juta untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia mendapat dukungan internasional. Sebanyak USD 78,48 juta dari total dana Global En...
Wartawan Kompeten Bisa Jadi Agen Perubahan di Daerah SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Wartawan kompeten serta profesional menjadi syarat mutlak. Berbagai upaya untuk mewujudkan itu terus dilakukan salah satunya adanya Uji Kompete...
Menristekdikti Dorong DPR Terapkan Pemilu Elektronik PEMALANG, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof Mohamad Nasir mengatakan selalu berupaya mendorong DPR agar pemilihan umum bisa dilakukan s...
Dana Awal Kampanye PDIP Capai Rp105 Miliar JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Dana awal kampanye PDIP yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencapai Rp105 miliar yang bersumber dari partai dan calon legisla...
PPP Laporkan Dana Awal Kampanye Rp 510 Juta Pasangan Capres dan Cawapres Jokowi dan KH Ma'Ruf Amin tertawa melihat Ketua Umum PPP Romahurmuziy pakai kostum Gatot Kaca saat Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, Ming...
Kanal: Headline Nasional