Loading...

Soal Partai Pembela Agama Allah VS Partai ‘Setan’, Ini Komentar IKAMI

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) menyatakan apa yang disampaikan Prof. Amien Rais tentang adanya suatu partai orang beriman atau kelompok yang membela agama Allah (hizbullah) dan partai setan tidak ada kaitan dengan partai politik tertentu.

Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Djudju Purwantoro mengatakan, perihal adanya laporan Polisi di Polda Metro Jaya atas apa yang diungkapkan oleh Prof. Amien Rais tentang adanya suatu partai orang beriman atau kelompok yang membela agama Allah (hizbullah), dan partai setan yaitu yang dihuni oleh orang-orang yang rugi (hizbuzi syaithan), rugi dunia dan rugi akhiratnya, tidak berbau kebencian.

“Perlu menyampaikan pendapat hukum antara lain ; Pernyataan tentang adanya partai Allah dan partai Syetan tersebut, adalah tidak menunjuk kepada suatu partai tertentu saja, sehingga bisa berlaku kepada partai manapun. Hal itu juga tidak dengan maksud maupun tujuan (unsur objektif) untuk menimbulkan rasa kebencian, rasa permusuhan, dan memecah belah kelompok individu dan masyarakat ( SARA), sehingga bukanlah delik pidana seperti apa yang dimaksud pasal 28 ayat (2) UU ITE No.19/2016,” kata dia di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Apa yang dikatakan Prof. Amien Rais menurut dia, perihal adanya partai yang membela agama Allah dan partai orang-orang yang rugi (partai setan), justru beliau sedang mengajarkan dan mengingatkan kepada umat beragama, bahwa di dunia ini akan selalu ada aliran atau kelompok yang baik atau benar dan yang buruk atau salah.

Dengan demikian, lanjut Djudju Purwantoro, unsur permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama sangat tidak relevan adanya dugaan pidana terhadap Prof. Amien Rais, dikaitkan dengan unsur penodaan agama seperti dimaksud psl 156 a KUHP.

“Apa yang diterangkan oleh Prof. Amien Rais adalah suatu pencerahan yang dilakukan oleh seorang cendikia dan akademisi, yang merupakan ilmu pengetahuan demi kepentingan umum atau publik, sehingga menghapuskan sifat pidananya (Pasal 310 ayat 3, KUHP —red),” katanya.

Berita Lainnya
Perkemahan Pramuka Difabel Gunakan Istilah PPBK, Ini Penjelasannya JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Pertemuan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) Tingkat Nasional akan digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta pada 13-19 J...
Muzzammil Akui Presiden Jokowi Pernah Bertemu PKS JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Politik Hukum dan HAM, Al Muzzammil Yusuf, mengakui, adanya pertemuan antar...
Internet Berkualitas Baru dinikmati 7% Penduduk Indonesia KUDUS, TAJUKTIMUR.COM — Jumlah penduduk di Tanah Air yang menikmati jaringan internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung dan memiliki ...
Kemendag: Stok Beras dan Gula di Sorong Aman SORONG, TAJUKTIMUR.COM — Stok beras dan gula di Kota Sorong untuk 4 (empat) bulan ke depan masih cukup. Demikian ditegaskan Staf Ahli Bidang Pengamana...
Kemendikbud Beri Bantuan Revitalisasi SMK JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan Program revitalisasi pendidikan kejuruan kepada 219 S...
Kanal: Headline Nasional