Loading...

Soal Partai Pembela Agama Allah VS Partai ‘Setan’, Ini Komentar IKAMI

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) menyatakan apa yang disampaikan Prof. Amien Rais tentang adanya suatu partai orang beriman atau kelompok yang membela agama Allah (hizbullah) dan partai setan tidak ada kaitan dengan partai politik tertentu.

Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Djudju Purwantoro mengatakan, perihal adanya laporan Polisi di Polda Metro Jaya atas apa yang diungkapkan oleh Prof. Amien Rais tentang adanya suatu partai orang beriman atau kelompok yang membela agama Allah (hizbullah), dan partai setan yaitu yang dihuni oleh orang-orang yang rugi (hizbuzi syaithan), rugi dunia dan rugi akhiratnya, tidak berbau kebencian.

“Perlu menyampaikan pendapat hukum antara lain ; Pernyataan tentang adanya partai Allah dan partai Syetan tersebut, adalah tidak menunjuk kepada suatu partai tertentu saja, sehingga bisa berlaku kepada partai manapun. Hal itu juga tidak dengan maksud maupun tujuan (unsur objektif) untuk menimbulkan rasa kebencian, rasa permusuhan, dan memecah belah kelompok individu dan masyarakat ( SARA), sehingga bukanlah delik pidana seperti apa yang dimaksud pasal 28 ayat (2) UU ITE No.19/2016,” kata dia di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Apa yang dikatakan Prof. Amien Rais menurut dia, perihal adanya partai yang membela agama Allah dan partai orang-orang yang rugi (partai setan), justru beliau sedang mengajarkan dan mengingatkan kepada umat beragama, bahwa di dunia ini akan selalu ada aliran atau kelompok yang baik atau benar dan yang buruk atau salah.

Dengan demikian, lanjut Djudju Purwantoro, unsur permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama sangat tidak relevan adanya dugaan pidana terhadap Prof. Amien Rais, dikaitkan dengan unsur penodaan agama seperti dimaksud psl 156 a KUHP.

“Apa yang diterangkan oleh Prof. Amien Rais adalah suatu pencerahan yang dilakukan oleh seorang cendikia dan akademisi, yang merupakan ilmu pengetahuan demi kepentingan umum atau publik, sehingga menghapuskan sifat pidananya (Pasal 310 ayat 3, KUHP —red),” katanya.

Berita Lainnya
Rumah Didatangi KPK, Ini Kata Dirut PLN JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan status hukumnya usai rumahnya didatangi KPK adalah ma...
MK Terima 67 Laporan Hasil Sengketa Pilkada JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat sebanyak 67 permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018...
KPK Geledah Rumah Dirut PLN JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir di Jakarta Pusat, M...
DPD RI Desak Penataan Kembali Transportasi Air MEDAN, TAJUKTIMUR.COM — Anggota DPD RI Parlindungan Purba mendesak Kementerian Perhubungan menata kembali kebijakan transportasi air, sungai, danau da...
Kemenperin Usulkan Insentif untuk Industri Pengolahan Susu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM — Kementerian Perindustrian tengah mengusulkan pemberian insentif bagi industri pengolahan susu (IPS) di dalam negeri agar sem...
Kanal: Headline Nasional