Loading...

Akan Kirim 30 Ribu TKI, DPR : Penuhi Dulu Syarat Undang-undang

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Rencana BNP2TKI yang akan mengirim 30 ribu TKI ke Timur Tengah mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, Pemerintah harus menjamin terlebih dulu terpenuhinya persyaratan dan parameter pengiriman TKI seperti amanat undang-undang.

Mengingat, pengiriman TKI ini bukan hanya soal peluang kerja, tetapi yang tidak kalah penting adalah soal perlindungan, karena tiap bulan terjadi ribuan kasus terhadap TKI.

Ditambah dalam situasi sekarang tenaga kerja asing banyak diakomodasi masuk ke Indonesia, pengiriman TKI ke luar negeri dengan jaminan keamanan minimum adalah keputusan yang kurang bijak.

“Untuk itu, BNP2TKI harus duduk bersama Kemnaker dan Kemenlu untuk membahas dan memenuhi syarat dan parameter tadi. Kemenlu harus terlibat karena juga merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab untuk urusan perlindungan WNI di luar negeri,” ujar Sukamta dalam keterangannya.

Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga migran Pasal 31 sudah menetapkan parameter baku untuk membuka/menutup penempatan TKI ke suatu negara, yaitu: a) memiliki hukum yg melindungi tenaga kerja asing; b) memiliki perjanjian bilateral tertulis dan/atau c) memiliki sistem jaminan sosial.

“Sejauh ini belum ada negara Timur-Tengah yang memiliki perjanjian bilateral tertulis dengan Indonesia dalam hal penempatan TKI. Saudi-Indonesia pernah menandatangani MOU tahun 2014 awal namun belum pernah entry into force karena kedua pihak tidak pernah meratifikasi. Sehingga 3 instansi tadi musti mengambil keputusan bersama agar terpenuhi persyaratan dan parameter tadi supaya perlindungan tenaga migran (TKI) kita terjamin,” terang dia.

Selama tiga syarat parameter tadi belum terpenuhi, ujar Sukamta, moratorium pengiriman TKI tetap pilihan bijak. Jika parameter sudah terpenuhi, pengiriman TKI pun harus mempertimbangkan dan mengutamakan SDM yang memiliki keterampilan yang cukup serta kemampuan melindungi diri dengan baik.

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen