Loading...

Akan Kirim 30 Ribu TKI, DPR : Penuhi Dulu Syarat Undang-undang

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Rencana BNP2TKI yang akan mengirim 30 ribu TKI ke Timur Tengah mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, Pemerintah harus menjamin terlebih dulu terpenuhinya persyaratan dan parameter pengiriman TKI seperti amanat undang-undang.

Mengingat, pengiriman TKI ini bukan hanya soal peluang kerja, tetapi yang tidak kalah penting adalah soal perlindungan, karena tiap bulan terjadi ribuan kasus terhadap TKI.

Ditambah dalam situasi sekarang tenaga kerja asing banyak diakomodasi masuk ke Indonesia, pengiriman TKI ke luar negeri dengan jaminan keamanan minimum adalah keputusan yang kurang bijak.

“Untuk itu, BNP2TKI harus duduk bersama Kemnaker dan Kemenlu untuk membahas dan memenuhi syarat dan parameter tadi. Kemenlu harus terlibat karena juga merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab untuk urusan perlindungan WNI di luar negeri,” ujar Sukamta dalam keterangannya.

Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga migran Pasal 31 sudah menetapkan parameter baku untuk membuka/menutup penempatan TKI ke suatu negara, yaitu: a) memiliki hukum yg melindungi tenaga kerja asing; b) memiliki perjanjian bilateral tertulis dan/atau c) memiliki sistem jaminan sosial.

“Sejauh ini belum ada negara Timur-Tengah yang memiliki perjanjian bilateral tertulis dengan Indonesia dalam hal penempatan TKI. Saudi-Indonesia pernah menandatangani MOU tahun 2014 awal namun belum pernah entry into force karena kedua pihak tidak pernah meratifikasi. Sehingga 3 instansi tadi musti mengambil keputusan bersama agar terpenuhi persyaratan dan parameter tadi supaya perlindungan tenaga migran (TKI) kita terjamin,” terang dia.

Selama tiga syarat parameter tadi belum terpenuhi, ujar Sukamta, moratorium pengiriman TKI tetap pilihan bijak. Jika parameter sudah terpenuhi, pengiriman TKI pun harus mempertimbangkan dan mengutamakan SDM yang memiliki keterampilan yang cukup serta kemampuan melindungi diri dengan baik.

Berita Lainnya
Fahri Hamzah: Intensitas Debat Pilpres harus Diperbanyak JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan agar intensitas debat calon presiden-calon wakil diperbanyak. Hal ini, menurut dia, karena debat mer...
Fadli Zon: Indonesia Pantas Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melihat Indonesia telah siap menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan As...
DPR Minta Mendikbud Jelaskan Rencana Zonasi Guru JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan rencana pemerataan ketersediaan tenaga gur...
Sukamta: Indonesia Perlu Kawal Temuan PBB atas Rohingya JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Tim Misi Pencari Fakta PBB yang dipimpin oleh Marzuki Darusman telah bekerja dan menemukan bukti-bukti terjadinya kekerasan dan genosida terhad...
Ustaz Abdul Somad Tausiyah di Komplek Parlemen JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar syukuran dan doa di Kompleks Parlemen pada Rabu (29/8) malam. Ustaz Abdul Somad (UAS) dijadw...
Kanal: Kabar Parlemen