Loading...

DPR: Pemerintah Tidak Belajar dari Kecelakaan Perairan

JAKARTA, TAJUKTIUR.COM — Ketua Komisi V DPR, Fary Francis, menilai kecelakaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan secara beruntun di Danau Toba dan Pulau Selayar mengindikasikan pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya.

“Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi jika ada kejadian kecelakaan dan melakukan perbaikan kinerja,” kata Francis, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu menanggapi kecelakaan KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba pada pada Senin (18/6) yang mengangkut sekitar 180-an orang penumpang serta puluhan sepeda motor. Kemudian kecelakaan tenggelamnya KM Lestari Maju di perairan Pulau Selayar Sulawesi Selatan, Selasa (3/7), yang mengangkut sebanyak 139 orang penumpang dan 48 kendaraan.

Ia memberi beberapa catatan kepada Pemerintah. Pertama, “Mestinya Pemerintah mengevaluasi pada setiap kejadian kecelakaan dan melakukan perbaikan kinerja.”

Kedua, minimnya pengawasan dari lembaga berwenang menyebabkan kecelakaan sering terjadi. Pengawasan baik personal maupun administratif seperti manifes kapal dan surat-surat jalan, juga pengawasan peralatan dan kalaikan kapal.

“Jadi aneh KM Lestari Maju diduga lambungnya bocor dan beberapa jam sebelumnya ditambal, malah masih bisa beroperasi,” katanya.

Minimnya pengawasan, kata dia, menyebabkan tidak berjalannya standar operasional prosedur (SOP) pelayaran secara maksimal, sehingga terjadi kecelakaan.

“Sudah saatnya Pemerintah dan pengelola jasa transoprtasi perairan melakukan evaluasi menyeluruh. Nyawa manusia jangan dijadikan taruhan hanya karena kelalaian regulator pun operator,” katanya.

Ketiga, setiap kecelakaan selalu dikaitkan dengan pertolongan cepat dari Badan SAR Nasional. Menurut Fary, berdasarkan prosedur tetap SAR, bantuan yang diberikan Badan SAR Nasional harus sudah selesai hingga tujuh hari pasca kecelakaan.

Dalam konteks saat ini, kata dia, tidak bisa menuntut Badan SAR Nasional untuk melakukan reaksi cepat jika mereka tidak disediakan peralatan yang layak.

“Anggaran Badan SAR Nasional setiap tahun terus berkurang. Pada satu sisi masyarakat ingin Badan SAR Nasional bekerja optimal, tapi di sisi lain anggaran minim dan peralatan tidak memadai,” katanya.

Keempat, Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, kondisi dilematis Badan SAR Nasional yang terus disuarakan kepada pemerintah, agar anggaran Badan SAR Nasional dapat ditingkatkan. Francis berharap kejadian kecelakaan kapal motor ini harus diantisipasi agar tidak terulang lagi dan belajar merespons kejadian secara tepat dan cepat.

Berita Lainnya
Ketua DPR Buka Pameran Lukisan Islami JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Lukisan dan kaligrafi artistik hasil karya para pelukis ternama Indonesia terpamer di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara I...
DPR: Tugas Jurnalistik Wartawan Harus Dilindungi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menanggapi terjadinya tindakan kekerasan dan dugaan kriminalisasi kepada wart...
MPR: Umat Islam harus paham politik dan jangan mau diadu domba JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan umat Islam harus memahami dan berpolitik serta jangan ...
DPR: Anggaran KPU Besar, Situs Masih Bisa Dijebol JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membangun sistem IT yang lebih canggih dan terjamin keamanan...
Sukamta: Pembahasan RUU Penyiaran Harus Dipercepat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Revisi Undang-undang Penyiaran kembali didorong agar cepat selesai. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Sukam...
Kanal: Kabar Parlemen