Loading...

DPRD Kota Ambon Studi Banding di Bekasi

KABAR PARLEMEN – Komisi I DPRD Kota Ambon melakukan kunjungan ke DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk mencari masukan yang diperlukan dalam pemmbahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rukun tetangga/rukun warga (RT/RW).

“Hari ini kami kunjungi DPRD Kota Bekasi dengan maksud ingin mendapat masukan menyangkut tata cara pemilihan RT/RW di Kota Bekasi,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon Duminggus Muriani yang dihubungi Antara Ambon, Rabu.

Ia mengatakan rombongan disambut Komisi I dan Bappeda DPRD Kota Bekasi, dipimpin Arwis Sembiring.

Duminggus mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sangat akrab itu, hadir juga anggota Komisi I dari Kota Kulonprogo yang sama-sama diterima dalam satu pertemuan bersama.

Dalam pertemuan itu ada dua masalah yang bahas, yakni penyusunan Raperda terkait RT/RW dan pemanfaatan dana desa (DD).

Pada kesempatan itu, persoalan dari DPRD Kota Ambon yang dimintakan untuk dibicarakan terlebih dahulu.

“Kami menanyakan apakah peraturan daerah tentang RT/RW di Kota Bekasi sudah ada atau belum, kalau sudah ada kami ingin mendapat masukan menyangkut dengan acuan yang dapat kami pertimbangkan untuk Kota Ambon,” kata Duminggus.

Masalahnya, kata dia, tidak ada satu undang-undang yang mengatur tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan RT/RW.

“Untuk itu kami ingin mendapat masukan guna memperkaya wawasan, sehingga dalam pembahasan di Ambon nanti tidak sampai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dia juga menyatakan kondisi di Kota Ambon agak berbeda dari kota-kota lain di tanah air, khususnya menyangkut keberadaan desa dan negeri.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Aambon Johnny Mainake saat dikonfirmasi menyatakan komisi juga mempertanyakan apakah Perda RT/RW yang dilaksanakan di Kota Bekasi ditemukan berbagai macam masalah atau tidak.

“Sebab ketika sebuah perda itu dilaksanakan pasti ada saja ditemukan berbagai macam persoalan, atau bisa saja dinamika-dinamika di dalam masyarakat yang kemudian mempengaruhi perda itu sendiri,” ujarnya.

“Tapi yang pasti kami mendapat banyak masukan dari DPRD Kota Bekasi tentang masalah RT/RW ini,” tambahnya.

(ant/and)

Berita Lainnya
Pimpinan MPR terima delegasi Majelis Rakyat Tiongkok JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mene...
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
Kanal: Kabar Parlemen