Loading...

F-PKS Dorong Investigasi Kebocoran Pipa Minyak Balikpapan

Jakarta — Kebocoran pipa minyak di perairan Balikpapan turut berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup serta menganggu aktivitas masyarakat di sekitar.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menegaskan kejadian serupa sudah terjadi sekian kali. Sukamta meminta adanya investigasi menyeluruh agar hal serupa tak kembali terulang.

“Harus ada investigasi untuk memastikan apa penyebab kejadian ini, apakah murni kecelakaan atau ada unsur kualitas pipa yang sudah tidak layak? Karena itu, juga perlu diaudit infrastruktur Pertamina termasuk pipa minyak ini. Apakah yang dipakai masih layak operasional semua ataukah tidak,” paparnya di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Doktor lulusan Chemical Engineering di Salford University, Manchester ini mengingatkan bahwa kebocoran pipa minyak ini persoalan serius. Karena dampaknya bukan cuma lingkungan hidup saja, tapi juga merembet ke hal yang lain. Termasuk pencemaran hutan mangrove hingga Kariangau, selain di Kampung Atas Air Margasari dan di Penajam.

Ia juga menegaskan, ribuan orang terdampak baik secara ekonomi maupun kesehatan. Nelayan tidak bisa melaut dan banyak warga sekitar yang tidak tahan mencium bau minyak mengalami sesak napas, mual, dan muntah. Apalagi berdasar info dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas tumpahan minyak mencapai 7.000 hektare. Pantai yang tercemar di sisi Balikpapan dan Penajam Paser Utara hingga 60 kilometer.

“Saya juga mendorong agar hukum ditegakkan, sanksi harus diberikan sesuai perarturan/perundang-undangan, agar memberi efek jera. Terlebih minyak itu termasuk limbah B3. Persoalan ini diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 88 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tindakananya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan,” ujar wakil rakyat dari Dapil Daerah Isitmewa Yogyakarta ini.

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen