Loading...

Fraksi PKS Konsisten Menolak Perppu Ormas

KABAR PARLEMEN – Fraksi PKS konsisten menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Hal itu diungkapkan Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja (Raker) Tk I RUU Penetapan Perppu Ormas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di DPR, Senin (16/10) kemarin.

“Bismillahirrohmanirohim, Kami Fraksi PKS menyatakan tegas menolak RUU Penetapan Perppu Ormas menjadi Undang-undang,” kata Mardani.

Namun, ia menuturkan, Fraksi PKS siap berdialog lebih lanjut untuk membahas dan mendengar masukan tambahan argumentasi dari para pakar dan organissai kemasyakaratan yang akan dihadirkan di Komisi II DPR RI pada 17-19 Oktober 2017.

Menurut Mardani, ada lima pointer landasan kenapa Fraksi PKS masih konsisten menolak Perppu Ormas. Lima hal itu adalah;

1. Fraksi PKS menilai bahwa penerbitan Perppu tentang Ormas tidak memenuhi urgensi, “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009. Sedangkan keluarnya Perppu tersebut tidaklah berdasar, karena dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas telah diatur tentang prosedur pemberian sanksi terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, penerbitan Perppu tentang Ormas ini tidak memenuhi prasyarat prosedural yang ditetapkan karena pada praktiknya UU tentang Ormas telah memadai sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

2. Fraksi PKS menilai bahwa Perppu tentang Ormas melakukan pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi. Pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang diakomodasi dalam Perppu tentang Ormas sangatlah mengancam kehidupan demokratis dalam negara hukum.

3. Fraksi PKS menilai bahwa Perppu tentang Ormas mengandung ambiguitas yang rawan ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pelaksana kebijakan. Misalnya, dalam hal norma tentang larangan bagi Ormas dalam berkegiatan, yang meliputi pula larangan untuk menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang Pasal 59 Ayat 4.

4. Fraksi PKS menilai bahwa Perppu tentang Ormas berpotensi memunculkan rezim otoriter dengan menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Ormas. Hal yang sangat krusial dan fatal yang diatur dalam Perppu tentang Ormas sehingga menjadikan Perppu ini sebagai ancaman bagi pelaksanaan demokrasi di negara hukum Indonesia. Yakni, dihilangkannya peran pengadilan dalam pembubaran Ormas dan diambil alih oleh Pemerintah.

5. Fraksi PKS menilai bahwa Perppu tentang Ormas memuat sanksi pidana yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan kriminalisasi. Melalui Perppu tentang Ormas ini, Pemerintah menambah berat sanksi pidana dalam hal penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dilakukan oleh orang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas, menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

(dwisan/ttcom)

 

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen