Loading...

Fraksi PPP: RUU Anti LGBT akan Diusulkan ke DPR

KABAR PARLEMEN – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di DPR menilai ‎Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46/PUU-XIV/2016 soal permohonan penafsiran atas norma tentang zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam UU KUHP pasal 284, 285 dan 292 UU KUHP, harus direspons secara proporsional.

Pasalnya, putusan tersebut  bukan berarti MK melegalkan perbuatan LGBT, namun MK menyerahkan perumusan norma soal LGBT ke pembuat undang-undang  yakni DPR dan pemerintah.  ‎Atas putusan tersebut, FPPP meminta anggota FPPP yang membahas perubahan RKUHP untuk terus memperjuangkan dengan memasukkan norma ketentuan LGBT dalam UU KUHP sebagai perluasan makna dari tindak pidana perzinahan. FPPP juga akan melakukan komunikasi intensif dengan seluruh fraksi di DPR agar setuju dengan rumusan yang diusulkan Fraksi PPP.

“Terkait dengan LGBT ini, Fraksi PPP DPR RI juga telah mengusulkan RUU Anti LGBT sebagai RUU inisiatif yang diusulkan oleh Fraksi PPP,” kata Ketua FPPP, Reni Marlinawati Amin dalam siaran rilis yang diterima tajuktimur,com, Rabu (20/12). ‎

Menurut Reni, pihaknya juga akan melakukan komunikasi politik secara intensif khususnya dengan pemerintah. “PPP sebagai bagian dari partai koalisi di pemerintahan mendorong pemerintah agar memasukkan LGBT menjadi bagian dari tindak pidana sebagai konsekwensi dari perluasan makna atas tindak pidana zina,” ujarnya.

Lebih lanjut anggota komisi X DPR ini mengatakan, ‎upaya ini semata-mata dimaksudkan untuk tidak mengabaikan aspirasi dari masyarakat serta mewujudkan citra hukum Indonesia yang sarat dengan nilai agama sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Ia menambahkan, perjuangan Fraksi PPP ini mengingatkan perjuangan yang juga pernah dilakukan Fraksi PPP dalam merumuskan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan puluhan tahun silam yang merumuskan bahwa perkawinan bisa disebut sah jika dilakukan sesuai dengan agama yang dianut.

“Komitmen politik amar ma’ruh nahi munkar yang dilakukan PPP, tidak pernah dan tidak akan surut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.  Karena PPP senantiasa bersama rakyat dan ulama sebagai pilar utama partai ini,” pungkasnya.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen