Loading...

Jokowi Harap Para Menteri Terus Tekan Angka Kemiskinan di Desa dan Kota

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajarannya menggelar rapat kabinet paripurna perdana di tahun 2018. Sebagai pengantar awal, Kepala Negara mengingatkan bahwa di tahun politik ini, seluruh kementerian dan lembaga harus tetap fokus bekerja dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi ketimpangan.

“Saya ingin ulangi, saya minta tetap fokus bekerja terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya di Istana Negara pada Rabu (3/1/2018).

Dirinya meminta bahwa segala capaian yang telah diraih pemerintah selama tahun 2017 kemarin untuk dapat ditingkatkan di tahun ini. Terlebih, saat ini kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sedang meningkat. Hal itu ditandai dengan capaian terakhir di mana Fitch Ratings menaikkan peringkat utang negara dari sebelumnya BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil.

“Kepercayaan dunia internasional kepada kita juga semakin tinggi karena melihat apa yang sudah kita kerjakan baik reformasi di perizinan, regulasi, maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha,” ucap Presiden seperti dikutip dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Presiden Joko Widodo baru saja menerima laporan menggembirakan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kemiskinan yang dirilis BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia semakin menurun.

“September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12%. Turun 0,52% jika dibandingkan pada bulan Maret 2017, yaitu sebesar 27,77 juta orang. Juga berkurang dibanding September 2015 yang mencapai 11,13% dan 10,70% pada September 2016,” ungkapnya,

Namun, ia meminta jajarannya untuk terus menekan angka kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, angka inflasi dan stabilitas harga bahan-bahan pokok dimintanya untuk terus dikendalikan.

“Program rastra dan program bantuan pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun juga harus segera dijalankan secara tepat waktu dan sasaran,” ia menambahkan.

Bersiap Mengembangkan Sumber Daya Manusia

Lebih lanjut, di tahun 2018 ini, Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah sudah harus mulai memikirkan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan perluasan program padat karya. Terkait dengan program padat karya, Menteri Keuangan melaporkan bahwa anggaran untuk itu sudah dapat dicairkan di bulan ini.

“Seharusnya dana ini bisa langsung dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work,” tuturnya.

Adapun soal peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM, Indonesia akan memiliki bonus demografi di mana usia produktif akan jauh lebih banyak membanjiri dunia kerja. Untuk itu, diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat bersaing dan terserap di dunia industri.

“Kita harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja kita agar menjadi tenaga yang terampil dan terlatih sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri kita,” ucapnya.

Peningkatan keterampilan tersebut, menurut Presiden, harus terhubung dan sesuai dengan kebutuhan industri kita saat ini. Tak kalah pentingnya, peningkatan keterampilan SDM tidak boleh melupakan angkatan kerja yang telah ada saat ini di mana mayoritas berasal dari kalangan pendidikan SD dan SMP.

“Harus terus kita upgrade dan tingkatkan kompetensinya. Misalnya melalui program pelatihan kerja, pemagangan, dan sertifikasi yang baru kita mulai tetapi perlu kita perluas sesuai kebutuhan industri kita,” kata Presiden.

Mengakhiri pengantar rapat kabinet, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan. Semua kebiasaan-kebiasaan lama yang menyusahkan diri sendiri dan bersifat monoton dimintanya untuk ditinggalkan.

“Kita jadikan tahun 2018 itu betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal sehingga kita harapkan sekali lagi kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa kita tuntaskan,” ujarnya.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen