Loading...

Kenaikkan Harga BBM Ancam APBN 2018

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar menilai kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi itu dikarenakan mitigasi pemerintah terhadap kenaikan International Crude Price (ICP) tidak maksimal.

Menurut Rofi, Tren produksi lifting minyak nasional terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, dengan begitu konsumsi publik semakin tinggi. Anehnya, tidak ada terobosan baru dari Pemerintah.

Dia pun menyadari kenaikkan harga BBM non subsidi merupakan konsekuensi logis dari naiknya harga minyak secara global dan nilai tukar rupiah terhadap dollar.

“Jika ini dibiarkan terus menerus dipastikan akan berpengaruh kepada besaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” Kata Rofi Dalam Keterangan Pers yang diterima Wartawan di Jakarta, Minggu, (25/2/2018).

Pemerintah selama ini, Kata Rofi, terlena dengan rendahnya harga minyak dunia. Atas dasar itu pula subsidi energi ironisnya lebih banyak dialokasikan kepada sektor non energi seperti infrastruktur.

“Akibatnya saat harga minyak kembali tinggi seperti saat ini, APBN kita terancam mengalami defisit semakin dalam,” Ungkapnya.

Politisi PKS ini bahkan mengatakan sejumlah kalangan sudah memberikan pandangan bahwa harga minyak dunia akan mengalami kenaikan secara signifikan didasarkan kepada perkembangan teknis dan non teknis dari negara-negara produsen minyak.

“Ditambah lagi kondisi Geopolitik negara-negara produsen minyak di timur tengah cenderung terus memanas dan tidak stabil,” Imbuhnya.

Saat ini harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan. Untuk harga minyak acuan Brent (ICE) berkisar USD 67,31 per barel. Sementara WTI Crude Oil berada di harga USD 63,55 per liter. Sedangkan kurs rupiah berada di angka Rp 13.685 per USD.

“Kenaikan harga BBM non subsidi hampir tidak bisa dicegah karena Pemerintah telah menyerahkan mekanisme penentuan harga kepada pasar.” Jelasnya.

Untuk itu, Rofi meminta Pemerintah segera merumuskan formula dan strategi yang tepat dari setiap kenaikan angka ICP yang berkembang. Terlebih kenaikan harga minyak ini secara faktual tidak sesuai lagi dengan alokasi anggaran energi yang telah dipatok pada Anggaran Peneriman Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 46 dollar per barel.

Selain itu, dirinya juga meminta Pemerintah secara efektif meningkatkan produksi minyak dan gas (Migas) nasional.

“Kenaikan harga BBM menunjukan bahwa Pemerintah tidak punya instrumen efektif dan terobosan yang baik dalam mencegah, bukti bahwa kita sangat lemah dalam membendung proses liberalisasi di sektor migas,” Tandas Dia.

Diketahui, Kenaikan Harga BBM tidak hanya dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) semata. Namun juga dilakukan oleh Vivo dan Shell sebagai penyedia stasiun pengisian bbm umum (SPBU).

Harga jual BBM Vivo jenis Revvo 90 atau setara Pertalite dari sebelumnya Rp 7.500 per liter menjadi Rp 8.350 per liter. Sementara, untuk jenis Revvo 92 atau setara Pertamax juga naik dari Rp 8.250 menjadi Rp 9.100 per liter. Keduanya naik Rp 850 per liter.

(as)

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen