Loading...

Komisi VII Minta Penjelasan Soal Negosiasi Freeport

KABAR PARLEMEN – Komisi VII DPR meminta penjelasan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait kontrak pertambangan antara pemerintah dengan PT Freeport. Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu, Pemerintah dengan PT. Freeport menggelar negosiasi yang cukup panjang tentang divestasi saham, pembangunan smelter, dan relaksasi ekspor.

Dalam negosiasi tersebut dicapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk empat hal penting, yaitu PT. Freeport Indonesia akan mengubah bentuk kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang memberikannya hak operasi hingga tahun 2041.

Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum, PT. Freeport Indonesia berkomitmen akan membangun smelter baru di Indonesia dalam waktu lima tahun. Freeport McMoRan akan mendivestasikan kepemilikan sahamnya di PT. Freeport Indonesia, hingga kepemilikan Indonesia di PT. Freeport Indonesia menjadi 51 persen.

“Untuk itu Komisi VII DPR meminta kepada Menteri ESDM untuk menjelaskan hasil negosiasi tersebut dengan rinci dan komprehensif,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, saat rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/10).

Menanggapi permintaan itu Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, bahwa renegosiasi kontrak PT. Freeport Indonesia itu kesepakatan besar sudah dicapai pada tanggal 27 Agustus 2017. “Yaitu pemerintah menyetujui perpanjangan maksimum dua kali sepuluh tahun, sesuai dengan Undang-Undang Minerba,” ujarnya.

Ia menambahkan perpanjang pertama dari tahun 2021 sampai 2031, kemudian apabila memenuhi persyaratan maka dapat diperpanjang lagi sampai sepuluh tahun kedua, dengan tiga persyaratan, yaitu PT. Freeport harus mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia, dalam hal ini gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Syarat kedua, kata Jonan, yang diminta pemerintah adalah untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai dengan amanah Undang-Undang Minerba dalam waktu lima tahun setelah persetujuan diberikan. Dan syarat yang ketiga adalah Pemerintah akan mengupayakan penerimaan negara dari hasil produksi PT. Freeport secara keseluruhan akan lebih tinggi. “Dari pertemuan sampai dengan hari ini, sebenarnya tidak ada yang berubah,” tuturnya.

Jonan menjelaskan bahwa surat Freeport yang ramai diberitakan media akhir-akhir ini, sebenarnya ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, mengingat Presiden menugaskan agar detil divestasi dibicarakan dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen