Loading...

Kuota Tenaga Kesehatan Jemaah Haji Perlu Ditambah

KABAR PARLEMEN – Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mendesak pemerintah untuk menambah kuota tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji. Pasalnya,berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, Jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi setiap tahun terus meningkat.

“Tahun 2017 ini, jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi (risti) mencapai 65 persen, satu kloter yang berangkat itu 450 peserta sementara tenaga kesehatannya hanya satu dokter dan dua perawat, itu sangat sangat kurang,” ungkap Ermalena usai meninjau Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/8).

Semakin meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi, menurut  Ermalena perlu diidukung permintaan Kementerian Kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada setiap calon jemaah yang mau diberangkatkan sebagai upaya peventif.

“Kami menyarankan deteksi dini dilakukan begitu seseorang ditetapkan sebagai calon jemaah haji, diberikan buku catatan kesehatan agar kesehatan peserta haji dapat termonitor dan tertangani dengan baik,”jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani yang menegaskan pentingnya penambahan tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji, disaat meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi.

“Kami akan terus meminta pemerintah untuk menambah tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji yang ingin berangkat,” tegasnya. Selain pendampingan tenaga kesehatan, politisi partai Nasdem ini juga meminta Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPHI) untuk menyampaikan aturan maupun tata cara dalam menjalankan ibadah haji.

“Mereka harus memberikan pemahaman kepada calon jemaah haji baik dalam menggunakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Karena banyak ditemukan jemaah haji yang tidak bisa menggunakan toilet di sana. Memang sepele tetapi ini penting, toilet yang kotor kan juga sumber penyakit ” jelasnya.

Yang menjadi sorotan Irma lainnya yaitu mengenai katering untuk jemaah haji yang sering kali basi. Irma meminta pemerintah untuk membuat sanksi tegas agar  kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

“Dengan cuaca ekstrem di sana mereka kan butuh asupan makan, kalau basi bagaimana, kan kasihan. Harus ada sanksi tegas agar mereka jera, sanksi tegas ya bukan sanksi administrasi,” pungkasnya mengingatkan.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen