Loading...

Pengungsi Rohingya Perlu Tiga Jaminan Sebelum Dipulangkan

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) — Bangladesh dan Myanmar sepakat menerima bantuan UNHCR untuk memulangkan ratusan dari ribuan pengungsi muslim Rohingya. Kedua negara sekitar 2 bulan lalu telah menandatangani pakta terkait proses pemulangan. Pengembalian pengungsi Rohingnya ke Myanmar harusnya sudah mulai dilakukan awal tahun 2018 ini.

Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta dua negara harus pastikan jaminan 3 hal kebutuhan pengungsi Rohingya yang kembali terpenuhi, yaitu keamanan, tempat tinggal dan penghasilan hidup.

Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan bahwa Indonesia perlu mendesak adanya tim monitoring yang memastikan dan menjamin 3 hal tersebut terpenuhi untuk pengungsi Rohingya setelah kembali ke Myanmar dan selama tinggal di Myanmar.

Sukamta menjelaskan perlunya dipastikan sisi keamanan bagi wilayah Rakhine. Opsinya bisa dibentuk pasukan penjaga perdamaian untuk antisipasi brutalitas junta militer. Indonesia perlu mendesak PBB terkait hal ini dan pasukan Garuda bisa kontribusi untuk misi ini.

Sementara untuk tempat tinggal dan penghasilan hidup bagi pengungsi perlu kita desak juga. Setidaknya pemerintah Myanmar perlu memberikan kembali tempat tinggal dan lahan pertanian yang pernah mereka miliki.

Hal teknis lainnya, sebaiknya pengembalian berbasis keluarga bukan individu. Jangan sampai anggota keluarga terpisah-pisah di berbagai tempat pengungsian dan relokasi karena akan menambah masalah baru. Dalam jangka panjang negara perlu mengembalikan hak kewarganegaraan kepada warga Rohingya.

“Minimal 3 hal ini harus dipenuhi. Kita tidak ingin proses kesepakatan pengembalian pengungsi Rohingya ini hanya dilakukan setengah hati oleh pemerintah Myanmar atas desakan internasional. Apalagi pemerintah Myanmar membatasi kuota pengembalian hanya 300 orang per hari. Sementara jumlah pengungsi ada 700 ribuan. Itu artinya butuh waktu sekitar 5 tahun? Jangan sampai ini hanya basa-basi,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen