Loading...

Perguruan Tinggi Papua Kekurangan Dosen

KABAR PARLEMEN – Banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta di Papua mengalami kekurangan dosen.  Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perguruan tinggi – perguruan tinggi di Papua baru-baru ini.

Kepada rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi X ke Papua yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah  tersebut,  Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV/Papua dan Papua Barat, Suriel S. Mofu menyampaikan tiga alternatif penyelesaian kekurangan dosen itu.

Pertama, melakukan mutasi dari dinas lain yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 dengan jalur umum,  kedua melalui mekanisme lolos butuh.  Ketiga, afirmasi sarjana asli Papua yang ingin mengabdi di lingkup perguruan tinggi di Papua.  “Maka kita usulkan anak-anak Papua yang lulus S1 kita rekrut CPNS,  disekolahkan untuk penuhi kekurangan dosen,” jelas Mofu.

Lebih lanjut Mofu menjelaskan secara keseluruhan ada 60 PTS, 42 di Papua dan 18 di Papua Barat. Dari 100 jumlah keseluruhan dosen, hanya 6 diantaranya asli Papua.

Selain masalah kekurangan dosen, anggota Komisi X Reni Marlinawati menjelaskan ada dua masalah lainnya yang disampaikan. Pertama, terhentinya anggaran sarana dan prasarana untuk PTS dari Kementrian Dikti. Kedua, berkurangnya alokasi beasiswa.

Tentang kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana, Reni  berpendapat, anggaran pendidikan Papua harusnya mencukupi.  “Karena disamping anggaran dari Kementrian Dikti ada dana otsua 8 triliun untuk Papua dan 2,4 triliun untuk Papua Barat dan itu diberikan tiap tahun,” katanya seperti siaran pers yang diterima tajuktimur.com kamis siang (3/8/2017)

Untuk masalah berkurangnya beasiswa,  politisi PPP ini  menjelaskan pengalokasian anggaran 60% untuk Pulau Jawa berkaitan dengan sasaran terwujudnya world class university. 

“Maka dibentuklah 11 perguruan tinggi menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang tentunya berbeda dengan perguruan tinggi non BHMN,” terangnya.

Selain 11 PT BHMN juga diberlakukan sistem ranking hingga 107 PTN.

“Untuk penyelesaian kurangnya BOPTN  untuk wilayah Papua ini perlu ada koordinasi komprehensif antara Bappenas,  Kementrian Keuangan, Kemendikti dan seluruh stakeholder di Papua dan Papua Barat sehingga dapat ditetapkan masalah prioritas untuk segera ditangani, baik itu kekurangan dosen maupun kekurangan sarana prasarana,” tutupnya.

(and/ttcom) 

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen