Loading...

‘Tahun 2017 adalah Tahun Ganjil Penegakan Hukum’

JAKARTA, (TAJUKTIMUR.COM) — Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan sepanjang 2017, begitu banyak persoalan sosial dan hukum yang menyita perhatian dan energi bangsa.

Berbagai persoalan ini semakin runyam ketika Pemerintah yang seharusnya menjadi solusi seakan gamang menempatkan dirinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum.

Ia pun meminta Pemerintah tidak mengabaikan bahwa saat ini ada persepsi kuat di masyarakat bahwa penegakan hukum hanya tegas kepada mereka yang kritis kepada pemerintah, tetapi lemah kepada mereka yang memuji pemerintah.

Kuatnya persepsi ini, jika diabaikan bisa berujung kepada ketidakpercayaan dan keengganan publik berpartisipasi dalam tiap program Pemerintah yang tentunya akan menyulitkan Pemerintah sendiri.

“Saya menyebut Tahun 2017 yang baru saja kita lewati, adalah tahun ganjil penegakan hukum. Kenapa ganjil? Karena pengusutan kasus hukum tergantung siapa yang melapor dan siapa yang dilaporkan. Jika yang melapor pendukung Pemerintah dan yang dilaporkan yang selama ini kritis terhadap pemerintah maka prosesnya bisa cepat. Tetapi jika sebaliknya, prosesnya sangat lamban,” tukas Fahira, di Jakarta, Selasa (2/1).

Salah satu contohnya, lanjut Fahira adalah, aduan ancaman pembunuhan kepada dirinya, Fadli Zon, Buni Yani, serta Habib Rizieq yang hingga detik ini tidak jelas prosesnya di kepolisian. Pengancam bernama Nathan P Suwanto yang ingin membunuh keempat orang ini hingga saat ini sama sekali tidak diproses padahal laporan sudah masuk sejak Mei 2017.

“Masih banyak aduan-aduan lain yang juga bernasib seperti aduan saya dan kawan-kawan yang lain. Bandingkan begitu sigapnya penegak hukum dengan kasus Asma Dewi atau Jonru misalnya. Belum lagi kalau kita bicara kelanjutan nasib tokoh-tokoh yang sempat ditangkap karena dengan begitu menyakinkan dituduh melakukan makar, namun hingga detik ini aparat penegak hukum tidak mampu membuktikannya,” ujar Senator Jakarta ini.

Menurut Fahira, fakta-fakta penegakan hukum yang ganjil ini jika terus dipraktikkan bukan hanya akan menurunkan wibawa Pemerintah tetapi juga akan mengganggu harmoni bangsa yang memang sepanjang 2017 mengalami berbagai cobaan berat.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
F-PKS Wacanakan Bentuk Angket BPJS Kesehatan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Fraksi PKS DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait p...
Otonomi Daerah Harus Memperkuat NKRI SUMEDANG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun ...
Komisi VIII DPR Berharap Penyelenggaraan Haji Lebih Baik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Ali Taher Parasong meneg...
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek APBN SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi V mendorong pemerintah melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjak...
DPR dan Parlemen Inggris Perkuat Kerjasama Di Lima Sektor Prioritas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi ol...
Kanal: Kabar Parlemen