Loading...

Bawaslu Ingatkan Jadwal Kampanye Paslon Pilgub Maluku Utara yang Belum Lapor

TERNATE (TAJUKTIMUR.COM) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) kembali mengingatkat empat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Malut 2018, agar menelaah bersama peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye. Pasalnya, sejak jadwal kampanye yang digulirkan tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018, hingga kini belum ada satu pun pasangan calon, kecuali Paslon AHM-RIVAI yang menyerahkan jadwal kampanye ke Bawaslu Malut.

“Jadwal kampanye yang di bagi menjadi empat zona itu, setiap tim Paslon wajib menyerahkan jadwal kampanyenya kepada Pengawas Pemilu dan aparat Kepolisian,” ucap Ketua Bawaslu Malut,  Muksin Amrin kepada sejumlah awak media,  Selasa (20/2/2018).

Menurutnya, pemberitahuan jadwal kampanye Paslon sangat penting sehingga pihaknya juga bisa mengetahui kampanye yang dilakukan, apakah kampanye pertemuan terbatas, tatap muka atau kegiatan lainnya.

“Mekanisme ini harus kita taati dan kita lakukan, sehingga kami juga bisa nenentukan siapa sih yang melakukan kampanye dan dimana kampanye itu berlangsung. Ini penting sehingga jajaran Panwas kita juga bisa mengwasai itu,” jelasnya.

Menyangkut mekanisme tim kampanye, lanjud Muksin, pihaknya telah menerima daftarnya dari tim kampanye dari empat Paslon. Namun dari semua yang diterima,  hanya Paslon BUR-JADI yang lengkap,  karena dari tim kampanye tinggkat Provinsi, Kabupate/Kota hingga Kecamatan sedah lengkap termasuk lima akun media sosial.

“Di peraturan KPU itu sudah jelas mengatakan, pembentukan tim dilakukan secara berjanjang dari Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan, atau tim dalam bentuk relawan. Relawan pun hingga saat ini belum ada yang melapor,” ucapnya.

Muksin menambahkan, di pasal 64 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, menegaskan bahwa, aparat Kepolisian dan Panwas Pemilu Lapangan dapat membubarkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengatas namakan tim kampanye, yang tidak didaftarkan ke KPU dan Bawaslu.

“Saya sudah pesankan ke seluruh jajaran Pengawas Pemilu, bila menemukan ada tim kampanye yang secara resmi belum terdaftar, segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk di bubarkan, karena ilegal,” tegas Muksin.

“Itu sebabnya mekanisme aturannya kita tegakan agar semuanya bisa terkontrol, jangan sampai ada isu-isu menyimpang yang dimainkan pada saat kampanye. Karena kampanye intinya menyampaikan, program Visi Misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah,” katanya.

(fr)

Berita Lainnya
Pemprov diminta Realisasikan Pembangunan Jembatan Temadore TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta merealisasikan ...
Gubernur Malut Instruksikan Seluruh SKPD Fokus Kerja TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menginstruksikan ke seluruh Satuan...
BPS: Angka kemiskinan di Maluku Utara meningkat TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat angka kemiskinan...
Empat Bulan Jasa Medis di RSUD Belum Terbayar TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara M...
60 Ribu Warga Halut belum Rekaman e-KTP TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku ...
Kanal: Maluku Utara Pilkada