Loading...

Bawaslu Malut masukkan 47 bukti pengawasan ke MK

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah memasukkan 47 bukti laporan hasil pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

“Sebanyak 47 lampiran bukti hasil pengawasan PSU itu dimasukkan sebagai bahan laporannya,” kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin di Ternate, Minggu.

Dia mengatakan, ada tiga aspek pelaporan yang Bawaslu sampaikan yakni, aspek pencegahan dan pengawasan, aspek tindak lanjut temuan dan laporan, serta aspek hasil pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi hasil suara PSU.

Selain itu, kata Muksin, dari 47 lampiran bukti itu, 25 di antaranya merupakan dokumen langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu selama tahapan PSU.

“Seperti surat peringatan bagi gubernur dan kepala daerah di wilayah PSU untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan kampanye dan juga surat pemberitahuan pada pasangan calon dan tim suksesnya untuk tidak melakukan kampanye menjelang PSU,” ujarnya.

Menurut Muksin, sebanyak 21 bukti hasil tindak lanjut atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran selama tahapan PSU turut dijadikan laporan ke MK.

“Paling banyak adalah hasil temuan dan laporan politik uang menjelang PSU baik yang sedang ditangani Bawaslu Malut maupun Kabupaten pelaksana PSU dan semuanya kami serahkan ke MK,” ujar Muksin.

Satu lampiran bukti lainnya yakni hasil pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara PSU di semua tingkatan terdiri lampiran Model C-KWK 100 TPS PSU, Model DA-KWK tiga kecamatan dan Model DAA- untuk enam desa TPS Halbar, Model DB-KWK dan Model DC-KWK. Kami juga menyampikan laporan hasil pengawasan jumlah pemilih di enam desa berdasarkan DPT dan pengguna KTP atau Suket,” kata Muksin.

Muksin sendiri ditanya soal jadwal sidang selanjutnya, mengaku belum menerima pemberitahuan jadwalnya.

“Kami masukkan laporan atas berbagai temuan saat pelaksanaan PSU, biarlah kemudian Mahkamah (Konstitusi) yang menilai. Soal jadwal sidang selanjutnya, kami masih menunggu pemberitahuan jadwalnya,” kata mantan Kordiv Hukum Bawaslu Malut periode 2012-2017 itu.

Muksin sendiri berharap masyarakat dapat bersabar menahan diri menunggu keputusan dari MK dengan terus menciptakan suasana aman dan damai.

“Biarlah MK yang memutuskan ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara dan kami mengimbau agar semua pihak dapat menerima hasil keputusannya nanti,” harap Muksin.

Berita Lainnya
Pemprov Maluku Utara Janji Bayar TPP Enam Bulan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Maluku Utara berjanji membayar Tunjangan Perbaikan Pen...
Polisi Sita Minuman Keras dari KM Kieraha TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Aparat Kepolisian Polsek Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara (Malut...
TPID Ternate Jamin Ketersediaan Sembako di Maluku Utara TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Ternate, Maluku Utara (Malut), menjam...
Pertamina Hentikan Penyaluran BBM ke SPBU Kalumata TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pertamina Maluku Utara (Malut), menghentikan penyaluran Bahan Bakar Minyak...
Pengamat: Pemprov Malut harus beli kopra petani TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pengamat ekonomi dari Universitas Khairun (Ukhair) Ternate Muhtar Adam men...
Kanal: Maluku Utara