Loading...

Bawaslu: Waspadai Politik Uang ‘Berbungkus’ THR

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM —- Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengindikasi akan ada potensi praktik politik uang berkedok pemberian tunjangan hari raya (THR) dari baik calon kepala daerah maupun tim kampanye kepada pemilih saat Pilkada serentak 2018 ini.

Potensi itu bisa terjadi karena masa kampanye sudah berlangsung selama bulan Ramadhan. Di samping itu, proses pemungutan suara yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 15-16 Juni. Malut sendiri turut menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) yang akan melakukan hari pemungutan suara pada 27 Juni.

“Dengan dalih ibadah atau THR, model-model praktik politik uang berpotensi terjadi. Dan itu bisa dilakukan sebelum maupun sesudah hari raya Idul Fitri,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin, beberapa hari lalu.

Sebelum Idul Fitri, calon kepala daerah kemungkinan memberikannya saat acara buka puasa bersama. Kemudian setelah Idul Fitri, politik uang berkedok THR bisa dilakukan saat open house. “Baik saat silaturahmi, open house, tidak tertutup kemungkinan itu akan dilakukan,” ucap Muksin.

Muksin sendiri menghimbau seluruh jajaran pengawas pemilu di Malut untuk tetap mewaspadai segala aktivitas kandidat maupun tim kampanyenya. Bawaslu juga akan merumuskan langkah untuk mencegah terjadinya politik uang berkedok THR. “Kita akan instruksi untuk dipantau segala aktivitas jelang, saat dan sesudah hari raya,” katanya.

Muksin sendiri menegaskan Bawaslu tidak bermaksud membatasi calon kepala daerah untuk melakukan ibadah. Dia hanya berharap para calon kepala daerah tidak memanfaatkan momentum Ramadan dan Idul itri untuk melakukan praktik politik uang.

“Kita awasi secara ketat. Tapi bukan berarti kita ingin membatasi ibadah. Kita hanya ingin mencegah. Jangan sampai esensi ibadah jadi hilang maknanya,” tukasnya.

Harapan Ketua bawaslu, masyarakat juga bisa proaktif melaporkan jika terjadi pelanggaran di sekitarnya. “Terutama praktek-praktek bagi-bagi THR yang ujungnya ada paksaan atau himbauan untuk memilih calon tertentu,” pungkasnya.

Berita Lainnya
Bawaslu Minta Gubernur Malut Tunda Kunjungan ke Daerah PSU TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) meminta Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) untuk tidak melakukan kunjungan kerja (kuker...
KPU bersama Bawaslu Malut Gelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (MALUT) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut, menggelar deklarasi kampaye dam...
Pemkot Tidore Targetkan Rp4 Miliar Pendapatan Sektor Perikanan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan pada 2019 mengalami peningkata...
KPU Malut: Ada 5 Surat Suara di Pemilu 2019 TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) hingga saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat Malu...
Pertamina Cek Penyediaan Premium di SPBU Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - PT Pertamina MOR VIII berjanji mengecek penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang tidak terjual di SPBU, menyusul adanya laporan me...
Kanal: Maluku Utara Pilkada