Loading...

BPK Temukan Ada Penyimpangan Pajak Air di Pemprov Maluku Utara

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM – BPK Perwakilan di Provinsi Maluku Utara menemukan penyimpangan pungutan pajak di Kabupaten Halmahera Selatan. Penyimpangan ini mengakibatkan Pemprov Maluku Utara kehilangan pendapatan pajak daerah dari Pajak Permukaan Air tahun anggaran 2017 hingga Rp 3.200.246.470.

Temuan menunjukkan adanya perjanjian kerja sama antara Pemda Halmahera Selatan dengan perusahaan PT MSP. Pendapatan yang seharusnya diterima pemprov pada TA 2017 tidak disetorkan ke kas daerah provinsi Maluku Utara.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2018 menyebutkan, pemprov Maluku Utara pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2017 menyajikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp 241 miliar lebih. Meningkat sebesar Rp 34 miliar lebih, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 Rp 206 miliar.

“Kenaikan ini didapat dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Khusus pendapatan Pajak Air Permukaan sebesar Rp 2,1 miliar,” demikian tertulis dalam laporan BPK.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang di laut, maupun yang ada di darat.

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan, pemungutan Pajak Air Permukaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA) permukaan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

Dalam LHP BPK dijelaskan penurunan realisasi penyetoran Pajak Air Permukaan yang berasal dari tiga perusahaan besar, PT NHM, PT AT, dan PT SJU. Sementara PT MSP tidak tercatat di dalamnya.

Tidak masuknya PT MSP ini karena mereka menyetorkan kepada Pemda Halmahera Selatan. Perusahan tambang ini bergerak di bidang peleburan bijih nikel untuk diolah menjadi feronikel. Pabrik mereka beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara. PT MSP termasuk dalam klasifikasi Industri Besar Pertambangan dengan volume penggunaan air yang sangat besar setiap bulannya.

Berita Lainnya
Kepulauan Sula fokus budi daya ikan dan rumput laut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepuluan Sula, Maluku Utara, ...
Muhammad Kasuba akan Wujudkan Malut Lebih Sejahtera LABUHA, TAJUKTIMUR.COM - Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari P...
Pengamat: Masyarakat Menanti Kejutan Debat Capres tanpa Kisi-Kisi TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Minggu malam...
Wali Kota Ternate Agendakan Triathlon Jadi Event Tahunan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Walikota Ternate Burhan Abdurahman mengagendakan event perlombaan Triathlo...
PWI Malut gelar Pertandingan Sepak Bola Antarinstansi TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Utara (Malut) memeriahkan pering...
Kanal: Maluku Utara