Loading...

Calon Gubernur MK Laporkan Harta Kekayaannya Ke KPK

TERNATE (TAJUKTIMUR.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi membuka posko laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) daerah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Hingga kini lembaga negara itu baru menerima 395 LHKPN pejabat daerah.

“Ada sekitar 20 pos yang akan dibuka,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui tajuktimur.com di Jakarta, Selasa (9/1) lalu.

Langkah KPK itu dilakukan mengingat LHKPN merupakan syarat bakal calon kepala daerah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Hingga berita ini dirilis, KPK telah menerima LHKPN dari 23 bakal calon gubernur, 19 bakal calon wakil gubernur, 139 bakal calon bupati, 121 bakal calon wakil bupati, 50 bakal calon walikota dan 44 orang calon wakil walikota.

Salah satunya, Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara Muhammad Kasuba (MK), yang sudah menyerahkan dokumen elektronik-LHKPN kepada lembaga anti rasuah Indonesia, Selasa (9/1/2018). Adapun dokumen yang diserahkan antara lain Surat Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Kuasa Mengumumkan (SKM) PN dan Copy Rekening Bank atas nama calon.

“Soal kelengkapan dokumen atas nama MK sudah diterima oleh KPK”, kata Sugiato saat dikonfirmasi melaui whatsapp, sore ini.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai jumlah harta kekayaan yang dilaporkan, Sugiarto mengelak . “coba tanyakan ke pihak KPK,” katanya.

Penelusuran melalui aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, tajuktimur.com belum menemukan data laporan dari nama tersebut.

Staff LHKPN KPK, Airin mengatakan bisa saja data yang ada di dalam aplikasi itu memang belum sempat diperbaharui. Meski tokoh tersebut sudah memasukkan e-LHKPN

“Kami masih memproses migrasi data dari yg lama (manual) ke yang baru (e-lhkpn/online) sekalian memberlakukan aturan baru bahwa semua harus lapor dengan e-lhkpn/online,” ungkapnya.

Perlu diketahui, berkas LHKPN menjadi salah satu syarat untuk para bakal calon untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Pemkab Halteng Alokasikan Anggaran Rp65 Miliar untuk Pariwisata TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah, Maluku Utara (Malut) menga...
Gubernur Maluku Utara Terima Dipa dan Dana Transfer 2019 TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba menerima Daftar Isian Pelaksanaa...
BPS: 216 Desa di Malut Tercemar Limbah Pertambangan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM , Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) menyatakan, sebanyak 216 ...
BPS Catat Potensi 1.196 Desa di Maluku Utara TERNATE, TAJUKTIMUR.COM -Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat hasil Potensi Des...
Pemkot Ternate mulai bangun Plaza Gamalama TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Maluku Utara,...
Kanal: Maluku Utara Pilkada