Loading...

DKP Maluku Utara: Kabupaten/Kota belum Serahkan Pengelolaan PPI

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM —- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara (Malut) menyatakan sembilan kabupaten/kota di provinsi itu belum menyerahkan kewenangan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

“Padahal, aset tersebut seharusnya sudah diserahkan karena kewenangannya telah diberikan kepada Pemprov Malut. Keterlambatan pengalihan itu pun saat ini berdampak pada tidak dianggarkannya biaya operasional PPI, baik oleh Pemprov maupun di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota,” kata Kepala DKP Provinsi Malut Buyung Radjiloen di Ternate, Senin.

Dimana, dari 11 PPI di wilayah Malut, sembilan PPI diantaranya pengelolaannya merupakan kewenangan Pemkab dan Pemkot di sembilan kabupaten/kota.

Menurut dia, proses pengalihan sampai sekarang belum diberikan. Penyebabnya, karena berita acara penyerahan belum ditandatangani oleh bupati dan walikota bersangkutan dan secara psikologi pemda Kabupaten/Kota tersebut, berkeberatan menyerahkan PPI karena selama ini aset tersebut menjadi sumber pendapatan.

“Semestinya pengelolaan PPI saat ini dialihkan ke DKP Malut, jika tidak akan sangat mengganggu sumber pendapatan mereka yang sudah ada sebelumnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, persoalan ini yang perlu harus didudukan secara bersama bicarakan mengenai ini, karena pemprov melakukan ini sesuai dengan perintah undang-undang. Bahkan 2018 sudah harus selesai diserahkan.

Selain itu dia berharap, adanya kemauan bersama untuk penuhi perintah undang-undang. Karena, jangan sampai ini mengganggu operasional masing-masing PPI.

“Selain amanah undang-undang, juga ada edaran dari Menteri Kelautan dan Perikanan terkait PPI ini segera dilakukan penyerahan ke DKP tingkat provinsi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengalihan kewenangan PPI dari pemda Kabupaten Kota ke Provinsi itu dilakukan sesuai perintah UU 23 tahun 2014 dan pengambialihan itu meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan sarana maupun prasarana.

Berita Lainnya
Bawaslu Minta Gubernur Malut Tunda Kunjungan ke Daerah PSU TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) meminta Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) untuk tidak melakukan kunjungan kerja (kuker...
KPU bersama Bawaslu Malut Gelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (MALUT) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut, menggelar deklarasi kampaye dam...
Pemkot Tidore Targetkan Rp4 Miliar Pendapatan Sektor Perikanan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan pada 2019 mengalami peningkata...
KPU Malut: Ada 5 Surat Suara di Pemilu 2019 TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) hingga saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat Malu...
Pertamina Cek Penyediaan Premium di SPBU Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - PT Pertamina MOR VIII berjanji mengecek penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang tidak terjual di SPBU, menyusul adanya laporan me...
Kanal: Maluku Utara