Loading...

DPRD Morotai Usir Empat Pejabat dari Ruang Paripurna

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM – DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengusir empat pejabat Pemkab Morotai yang mewakili Bupati Benny Laos terkait aksi unjuk rasa selama dua pekan di kabupaten tersebut.

“Langkah tegas DPRD dengan mengusir Sekda dan sejumlah pimpinan SKPD ini sebagai bentuk protes terhadap Bupati Benny Laos yang enggan memenuhi undangan resmi DPRD yang dialamatkan kepada bupati,” kata Wakil Ketua II DPRD Morotai M Rasmin Fabanyo yang dihubungi dari Morotai, Kamis.

Utusan Bupati Pulau Morotai terhadap empat pejabat daerah untuk menghadiri panggilan DPRD Pulau Morotai, hanya sia-sia saja, katanya.

Bagaimana tidak, kehadiran keempat pejabat daerah yang diperintahkan oleh Bupati, yakni Sekda Morotai Muhammad M Kharie, Kepala Bappeda Abjan Sofyan, Kadis DPKAD M Umar Ali, dan Kadikbud F. Revi Dara, justru diusir oleh lembaga DPRD.

Menurut dia, Bupati sudah dipanggil dua kali oleh DPRD untuk dimintai keterangan seputar kebijakannya yang menjadi polemik sehingga berujung pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh KMMB, sayangnya undangan resmi yang dilayangkan DPRD tidak digubris oleh bupati.

Rasmin mengaku tidak mau menerima empat perwakilan pejabat dari Pemda ini, karena mereka tidak mengetahui pasti persoalan yang terjadi.

“Seharusnya bupati yang hadir langsung untuk menjelaskan persoalan yang terjadi, dan kami sudah panggil berulang-ulang, tapi bupati tidak menggubris undangan DPRD. Karena itu, kami akan rapat internal untuk mengambil keputusan dan mengambil langkah selanjutnya,” katanya.

Ketika ditanya, ia mengatakan, surat pemanggilan ketiga kepada bupati akan dilayangkan itu setelah berkordinasi dengan pihak Pemda setempat.

“DPRD akan berkordinasi dengan Pemda dulu kapan bupati pulang dari Jakarta, baru kami layangkan surat pemanggilan ketiga, karena saat ini Bupati Pulau Morotai sedang ke Jakarta menghadiri undangan Kemendagri,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pulau Morotai Benny Laos ketika dihubungi terpisah menyatakan belum bisa memenuhi undangan DPRD karena harus menghadiri kegiatan di Kemendagri.

Berita Lainnya
DIPA Maluku Utara 2019 Capai Rp15,5 Triliun TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJ...
PWI: Wartawan Jadi Caleg Harus Cuti TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta w...
Halmahera Tengah diupayakan jadi Persinggahan Kapal Pesiar TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara (Malut) diupayakan men...
Penderita HIV/AIDS di Ternate capai 410 orang TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, menggandeng berbagai elemen kepemud...
Dishub Ternate Tertibkan Parkir Liar TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate, Maluku Utara akan menertibkan par...
Kanal: Maluku Utara