Loading...

Kemendagri Persilakan Uji Permendagri Soal Enam Desa Perbatasan Halmahera

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilakan kepada pihak yang tidak menerima Permendagri yang mengatur enam desa perbatasan Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat agar bisa mengujinya ke Mahkamah Agung (MA).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, di Ternate, Kamis, mengatakan masalah enam desa sudah diputuskan oleh Kemendagri pada tanggal 24 Agustus 2018 bersama kedua pemerintah kabupaten yakni Halmahera Utara dan Halmahera Barat yang telah menyerahkan keputusan ke Mendagri, sehingga tidak ada keputusan baru terkait enam desa itu.

“Mendagri tidak punya kebijakan baru lagi, Mendagri masih tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 dengan enam desa itu masih tetap ke Halmahera Utara, dan kalau ada pihak-pihak tertentu yang tidak menerima silakan diuji ke Mahkamah Agung atas Permendagri itu,” ujarnya pula.

Dia menjelaskan, daerah otonomi baru yang dimekarkan oleh Kemendagri melalui Permendagri termasuk enam desa itu masuk Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara sehingga sudah selesai, dikarenakan Permendagri yang masih berlaku dan tidak pernah dilakukan pengujian di MA.

“Jadi sampai sekarang masih berkekuatan hukum tetap, sehingga dari dasar itulah yang digunakan Mendagri untuk menyusun DP4 yang digunakan KPU sebagai dasar menyusun DPS dan DPT di enam desa itu,” kata dia.

Dia menambahkan, misalnya orang Kao Teluk tetapi KTP-nya dibuat dengan alamat Kecamatan Jailolo Timur atau orang yang tinggal di rumah lain terus diberi alamat lain, namanya alamat pindah namun penduduknya tetap tinggal dan tidak boleh menerbitkan DPT di Halmahera Barar, karena penduduknya adalah penduduk Halmahera Utara.

“Sedangkan untuk kode kecamatan dan desa cuma satu, yakni Kecamatan Kao Teluk. Saya berharap Halmahera Barat dan Halmahera Utara harus patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku, sehingga aman dan tenteram serta saling mengikhlaskan,” ujarnya lagi.

Berita Lainnya
Pemkab Halsel Serahkan Santunan bagi Keluarga Nelayan LABUHA, TAJUKTIMUR.COM - Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut) Hi Bahrain Kasuba menyerahkan santunan klaim asuransi nelayan kepada ...
Gubernur Malut minta Keselamatan Transportasi Laut Diutamakan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba meminta perhatian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI agar lebih memperhat...
Dishub Berharap Investor Bangun Bandara di Maluku Utara TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku Utara (Malut) mengharapkan adanya keterlibatan investor dalam pembangunan bandara di kabup...
MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di Maluku Utara JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Mahkamah Konstitusi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) lantara...
Pemuda Maluku Utara Gelar Deklarasi Damai Pileg dan Pilpres 2019 TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) kota Ternate menggelar Deklarasi Pileg dan Pilpres 2019 Aman, Damai dan Sejuk di Taman ...
Kanal: Maluku Utara