Loading...

Ketua Bawaslu RI Sosialisasi Pilkada Serentak 2018 di Ternate

TERNATE (TAJUKTIMUR.COM) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Jumat (6/10) menggelar Sosialisasi tatap muka dengan stakeholder dan masyarakat untuk persiapan Pemilihan Gubernur (Pilgub), tahun 2018 bertempat di Aula Kantor Walikota Ternate.

Sosialisasi yang dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, guna meminimalisir berbagai potensi pelanggaran dan kecurangan selama tahapan hingga pelaksanaan Pilkada nanti.

Maluku Utara bersama 17 Provinsi lainnya di Indonesia di tahun 2018 nanti akan menggelar Pelkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 bersamaan dengan tahapan Pemilu Nasional 2019, yang pertama kali serentak dilaksanakan.

Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam paparannya mengatakan, Pemilu yang akan dilaksanakan nanti bukanlah hajatan penyelenggara saja, tetapi merupakan hajatan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks inilah yang perlu adanya partisipatif masyarakat di dalamnya.

“Partisipatif yang di dorong KPU dan Bawaslu memiliki perbedaan. Kalau KPU lebih kepada partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sedangkan Bawaslu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dari tahapan hingga hari pemungutan nanti sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.

Menurut Abhan, ada dua hal penting yang menjadi perhatian pihaknya pada momentum Pilkada di Maluku Utara nanti, yakni money politic dan keterlibatan ASN didalam tahapan maupun pada saat kempanye nanti.

“Berdasarkan pengalaman kami, setiap momentum Pilkada bila ada pasangan incumbent, petahana maupun Bupati Walikota yang ikut bertarung, potensi ini semakin terbuka seperti mobilisasi ASN hingga penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dan lainnya,” ucapnya.

“Untuk langkah pencegahan, kami telah menginstruksikan kepada seluruh bawahan kami untuk mengingatkan ASN agar tetap menjaga netralitas. Bila ini sudah dilakukan dan masih saja ada pelanggaran makan langka penegakan hukum akan kita lakukan. Bila bersifat administrasi kita akan serahkan ke KASN,” sambungnya.

Abhan menambahkan, ketentuan money politic yang mengatakan bahwa si pemberi dan si penerima akan sama-sama di hukum, itu yang menjadi kelemahan, karena masyarakat akan takut untuk melapor. Sehingga yang betul-betul kita lakukan adalah masiv pencegahan.

“Yang bisa kita proses kecuali OTT (minjam istilah KPK-red). Jadi dua-dua yang melakukan transaksi, itu yang akan menjadi temuan. Karena kalau mengandalkan laporan memang agak susah. Tapi kami akan lakukan terobosan berupa whistleblower atau perlindungan bagi orang yang betul-betul tulus melaporkan berbagai pelanggaran terkait money politic,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin dalam kesempatan yang sama mengatakan, kewenangan Bawaslu melalui undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 bisa mendiskualifikasi pasangan calon serta partai politik untuk calon anggota legislatifnya.

“Persoalan penegakan hukum kami juga telah sampaikan ke Pak Kapolda Malut karena ancaman pelanggaran Pemilu hukumannya dibawah lima tahun. Ada isilah in apsensia yang bisa kita gunakan untuk memoroses hingga mengadili suatu pelanggaran tanpa harus dihadiri oleh tersangka,” tutupnya.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Pemkot Arahkan Investor ke Wilayah Ternate Selatan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) mengarahkan investo...
Pemkot Ternate Tuntaskan 22 Hektare Kawasan Kumuh TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) hingga akhir 2018 t...
Polres Ternate Raih Predikat Zona WBK TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberik...
Walikota ajak Masyarakat jaga Terumbu Karang di Jikomalamo TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman mengajak masyarakat untuk menjaga teru...
KNPI Tidore Canangkan Pemuda Pengawal Pemilu TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Mal...
Kanal: Maluku Utara Pilkada