Loading...

KPP Pratama Canangkan Zona Bebas Korupsi

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

“KPP Pratama siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi,” kata Kepala KPP Pratama Tobelo Subagia di Ternate, Kamis.

Kegiatan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terdiri unit vertikal Kementerian Keuangan yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, pejabat Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan pihak perbankan, memiliki sasaran dalam disain reformasi birokrasi.

Menurut Subagio, ada tiga poin yang disasar dalam program reformasi birokrasi, di antaranya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, serta pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

“Ini juga untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN,” katanya.

Dia menambahkan, proses pembangunan zona integritas (ZI) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kemudian, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-20/PJ/2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

“Tujuan dari pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah agar unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi,” ujar Subagio.

Zona integritas merupakan sebutan atas predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kerja,” ujarnya.

Berita Lainnya
Pertamina Cek Penyediaan Premium di SPBU Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - PT Pertamina MOR VIII berjanji mengecek penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang tidak terjual di SPBU, menyus...
Bawaslu Bentuk 82 Pengawas TPS Hadapi PSU Pilgub Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Menghadapi proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) sebagaimana putusa...
Kemendagri Asistensi Percepatan Pembentukan PPID di Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan asistensi percepatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi...
DKP Minta BUMD Aman Mandiri Paham Kelola Perikanan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) meminta BUMD Aman Mandiri memahami pola pe...
PDI-P Optimis AGK-YA Menangi Pemilihan Suara Ulang Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku Utara (Malut) optimistis pasangan calon (paslon) gubernur/wakil gube...
Kanal: Maluku Utara