Loading...

KPP Pratama Canangkan Zona Bebas Korupsi

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

“KPP Pratama siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi,” kata Kepala KPP Pratama Tobelo Subagia di Ternate, Kamis.

Kegiatan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terdiri unit vertikal Kementerian Keuangan yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, pejabat Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan pihak perbankan, memiliki sasaran dalam disain reformasi birokrasi.

Menurut Subagio, ada tiga poin yang disasar dalam program reformasi birokrasi, di antaranya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, serta pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

“Ini juga untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN,” katanya.

Dia menambahkan, proses pembangunan zona integritas (ZI) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kemudian, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-20/PJ/2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

“Tujuan dari pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah agar unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi,” ujar Subagio.

Zona integritas merupakan sebutan atas predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kerja,” ujarnya.

Berita Lainnya
MK-Maju Yakin Halsel Bakal Jadi Lumbung Suara MAKEAN, TAJUKTIMUR.COm -- Calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut empat, Muhammad Kasuba dan Abdul Madjid Husen (MK - Maju) optimist...
ASDP Berangkatkan 3.451 Penumpang Arus Balik LebarannRute Ternate-Tidore TERNATE, TAJUKTIMUR.COM -- PT ASDP telah memberangkatkan 3.451 penumpang feri rute Ternate-Rum Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, pada masa angkutan...
Walikota Pimpin Apel Gabungan Pasca Libur Lebaran Idul Fitri 1439 H TIDORE, TAJUKTIMUR.COM —- Sesuai instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB) nomor B/18/M....
Pendaki Hilang di Gunung Gamalama Ditemukan Selamat TERNATE, TAJUKTIMUR.COM —- Tim Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut), bersama warga Moya akhirnya berhasil menemukan seorang mahasiswi STIKIP Ternate...
Bawaslu Maluku Utara Minta Parpol Proaktif Awasi DPS TERNATE, TAJUKTIMUR.COM -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta agar seluruh pengurus partai politik (parpol)...
Kanal: Maluku Utara