Loading...

KPU Maluku Utara Tunda Penetapan Pemenang Pilkada

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM —- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) menunda penetapan pasangan calon Gubernur dan Wagub Malut terpilih hasil Pilkada 27 Juni, karena ada gugatan dari pasangan calon Gani Kasuba/Yasin Ali (AGK/YA).

Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo di Ternate, Jumat, mengatakan, ditundanya penetapan ini menyusul pasangan calon petahana “AGK/YA” mengajukan gugatan ke MK, sehingga KPU belum bisa menetapkan pasangan calon terpilih sebelum ada putusan MK.

“Sesuai dengan aturan yang berlaku maka KPU harus menunggu jadwal pendaftaran gugatan selesai sebelum melakukan pengumuman,” ungkap Syahrani seperti dilansir Antara, baru-baru ini.

“Kalau tidak ada mendaftar ke MK tidak apa-apa, tapi kalau ada pasangan calon yang mendaftarkan gugatan sudah pasti KPU harus menunggu keputusan sidang MK selama 14 hari,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pleno rekapitulasi hasil pilkada di KPU Malut, pasangan calon AHM-Rivai meraih 176.993 suara, nomor urut 2 Burhan Abdurahman/Ishak Djamaluddin (BUR-JADI) 143.416 suara.

Selain itu, pasangan calon nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba/Al Yasin Ali (AGK/YA) meraih 169.123 suara, Muhammad Kasuba/Madjid Husen (MK/Maju) meraih 65.202 suara dengan suara sah 554.734 suara.

Pleno rekapitulasi penetapan dan penghitungan hasil Pilkada Malut itu, pasangan calon AHM/Rivai peraih suara terbanyak pertama, disusul AGK/YA dengan selisih 7.870 suara dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 751.432.

Di tempat terpisah, Ketua DPD PDIP Malut Muhammad Sinen mengatakan, meski hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi Maluku Utara telah menempatkan pasangan AHM/Rivai sebagai pemenang dalam proses pemilihan gubernur (Pilgub) Maluku Utara.

Namun, kubu pasangan AGK/YA, sangat optimistis menjadi pemenang Pilgub Malut, walau saat ini pihak AGK/YA telah mendaftar untuk menggugat hasil Pilgub di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjelaskan, jika dilihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan pasangan AHM Rivai seperti terjadi di kabupaten Pulau Morotai dan Taliabu, yang telah dikantongi pihaknya, merupakan pelanggaran terstruktur dan masif, belum lagi, sejumlah kasus saat melakukan pencoblosan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari luar daerah.

Berita Lainnya
Tidore siapkan pembangunan pelabuhan wisata dan perikanan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) membangun s...
UNBK di Ternate Siap Digelar 22 April 2019 TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Panitia pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Ternate, Malu...
Gubernur Komitmen Dorong Ekspor Langsung dari Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Abdul Ghani Kasuba berkomitmen mendorong ekspor langsung dari Mal...
Polda Malut Musnahkan Puluhan Senpi Rakitan dan Miras TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Polda Maluku Utara (Malut) memusnahkan puluhan senjata api (senpi) rakitan...
Kecamatan Gane Timur Selatan Juara Umum Pada STQ Ke XXV LABUHA, TAJUKTIMUR.COM - Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke XXV Tahun 2019 tingkat Kabupa...
Kanal: Maluku Utara Pilkada