Loading...

KPU Maluku Utara Tunda Penetapan Pemenang Pilkada

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM —- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) menunda penetapan pasangan calon Gubernur dan Wagub Malut terpilih hasil Pilkada 27 Juni, karena ada gugatan dari pasangan calon Gani Kasuba/Yasin Ali (AGK/YA).

Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo di Ternate, Jumat, mengatakan, ditundanya penetapan ini menyusul pasangan calon petahana “AGK/YA” mengajukan gugatan ke MK, sehingga KPU belum bisa menetapkan pasangan calon terpilih sebelum ada putusan MK.

“Sesuai dengan aturan yang berlaku maka KPU harus menunggu jadwal pendaftaran gugatan selesai sebelum melakukan pengumuman,” ungkap Syahrani seperti dilansir Antara, baru-baru ini.

“Kalau tidak ada mendaftar ke MK tidak apa-apa, tapi kalau ada pasangan calon yang mendaftarkan gugatan sudah pasti KPU harus menunggu keputusan sidang MK selama 14 hari,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pleno rekapitulasi hasil pilkada di KPU Malut, pasangan calon AHM-Rivai meraih 176.993 suara, nomor urut 2 Burhan Abdurahman/Ishak Djamaluddin (BUR-JADI) 143.416 suara.

Selain itu, pasangan calon nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba/Al Yasin Ali (AGK/YA) meraih 169.123 suara, Muhammad Kasuba/Madjid Husen (MK/Maju) meraih 65.202 suara dengan suara sah 554.734 suara.

Pleno rekapitulasi penetapan dan penghitungan hasil Pilkada Malut itu, pasangan calon AHM/Rivai peraih suara terbanyak pertama, disusul AGK/YA dengan selisih 7.870 suara dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 751.432.

Di tempat terpisah, Ketua DPD PDIP Malut Muhammad Sinen mengatakan, meski hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi Maluku Utara telah menempatkan pasangan AHM/Rivai sebagai pemenang dalam proses pemilihan gubernur (Pilgub) Maluku Utara.

Namun, kubu pasangan AGK/YA, sangat optimistis menjadi pemenang Pilgub Malut, walau saat ini pihak AGK/YA telah mendaftar untuk menggugat hasil Pilgub di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjelaskan, jika dilihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan pasangan AHM Rivai seperti terjadi di kabupaten Pulau Morotai dan Taliabu, yang telah dikantongi pihaknya, merupakan pelanggaran terstruktur dan masif, belum lagi, sejumlah kasus saat melakukan pencoblosan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari luar daerah.

Berita Lainnya
BPS: Angka Kemiskinan di Maluku Utara Meningkat TERNATE, TAJUKTIMUR.COM — Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat, angka kemiskinan di daerah ini pada akhir Maret 2018 sebesar 81,4...
Basarnas Ternate Gelar Sosialisasi Sistem Deteksi Dini TERNATE, TAJUKTIMUR.COM -- Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut) menggelar sosialisasi tentang sistem deteksi dini ancaman bencana dalam pelayaran ma...
Halmahera Utara Siap Jadi Tuan Rumah Harganas Tingkat Provinsi Malut TOBELO, TAJUKTIMUR.COM -- Kabupaten Halmahera Utara siap menjadi tuan rumah Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-25 tahun 2018 Tingkat Prov...
Jamaah Calon Haji Malut Siap Diberangkatkan ke Embakasi Makassar TERNATE, TAJUKTIMUR.COM -- Pelepasan dan keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) Provinsi Maluku Utara Musim Haji Tahun 1439 Hijriah 2018 Miladiyah seba...
Kepala DKP Malut: Ada Aksi Berkedok Ancaman dan Pemerasan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM -- Tuduhan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (DPD K...
Kanal: Maluku Utara Pilkada