Loading...

Masyarakat Halmahera Barat Desak Gubernur Hentikan Pengoperasian PT.NHM

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM – Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendesak kepada gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) agar menghentikan pengoperasian PT. Nusa Halmahera Meniral (NHM).

Koordinator aksi Ramli Nasir dalam orasinya mengatakan, eksplotasi Pertambangan Emas PT, NHM dalam kurun waktu 22 tahun, tidak memberikan keuntungan terhadap masyarakat wilayah Halbar, dan masyarakat Halbar sendiri hanya imbasnya saja.

“Dana bagi hasil (DBH) penerimaan negara, iuran eksplorasi dan eksploitasi (Royalty), dibagi 16 persen untuk Provinsi bersangkutan, 32 persen untuk Kabupaten/Kota penghasil dan 32 persen untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Tapi pada kenyataannya Halbar selama ini tidak pernah menerima. Padahal kalau dilihat dari area eksplorasi sebagian telah masuk ke wilayah Halbar,” tegasnya, Rabu (26/9/2018).

Untuk itu pihaknya meminta kepada Kapolda Malut, agar sesegera mungkin memediasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan Pihak PT. NHM dalam waktu dekat dan Mendesak kepada, Gubernur Maluku Utara dan pihak kepolisian menghentikan proses eksplorasi dan produksi PT, NHM, Tbk sampai hak masyarakat Halbar disalurkan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Malut, M. Natsir Thaib yang menemui massa aksi mengemukakan, agar seluruh tuntutan disampaikan kepada Bupati Halmahera Barat, untuk disampaikan secara tertulis kepada pemerintah Provinsi sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

Natsir Thaib berjanji akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat tersebut.

“Balik dan sampaikan kepada pak Bupati agar menyurat kepada Gubernur dilampirkan peta, yang menjelaskan posisi eksplorasi PT. NHM saat ini sudah sampai dimana. Dari surat itu barulah diundang NHM dan Bupati untuk dibicarakan,” katanya.

Ia juga menyampaikan, jika memang benar area eksplorasi telah mencaplok wilayah Halbar, maka akan dibuatkan perjanjian baru, sehingga royalti dan kontribusi pembangunan bisa tersalurkan ke Halbar.

“Aturannya jelas, yang penting adalah minta surat Bupati, agar kami bisa tindak lanjut tuntutan ini, saya janji yang penting minta surat Bupati,” tutup Wakil Gubernur Malut ini.

Berita Lainnya
Dinas Pertamian Kota Tidore Dorong Pengembangan Pala dan Cengkih TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Pertanian (Distan) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara tetap...
Disperindag Kota Ternate Data Pedagang di Pasar Gamalama TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Maluku Utara, akan menda...
Kerajinan Anyaman Tikar Tradisional Ternate Terancam Punah TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Kerajinan anyaman tikar tradisional di Kota Ternate, Maluku Utara terancam...
Pemprov Maluku Utara Diminta Prioritaskan Pembangunan Jalan di Tidore TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerinta Provinsi Maluku Utara diminta memprioritaskan pembangunan infras...
Distan Upayakan Kecamatan Oba jadi Penghasil Bawang TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Pertanian (Distan) Kota Tidore Kepulauan berupaya menjadikan Kecamat...
Kanal: Maluku Utara