Loading...

Pemkot Tidore minta Masyarakat Dukung ‘Gema Petas’

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara meminta masyarakat mendukung program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Petas) karena tanah mempunyai fungsi strategis dan merupakan kekayaan nasional.

“Ini sebagai modal dasar pembangunan baik untuk dimensi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertanahan keamanan, maka pengelolaannya harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan pertanahan,” kata Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara (Malut) Muhammad Sinen di Tidore, Sabtu.

Menurut dia, dasar-dasar kebijakan pertanahan diantaranya pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas tanah maka perlu dilaksanakan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah untuk mengurangi sengketa batas dan konflik sosial yang diakibatkan oleh batas tanah yang tidak benar.

Untuk itu, diharapkan adanya dukungan masyarakat atas pencanangan Gema Patas dan turut menyukseskan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tidore Kepulauan.

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan pada kesempatan tersebut didaulat untuk menandatangani Instruksi tentang Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah di wilayah Kota Tidore Kepulauan, menyerahkan secara simbolis sertifikat Prona/PTSL kepada 41 penerima dan mencanangkan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Malut, M Syahrir mengatakan, pemasangan tanda batas bidang tanah harus memenuhi azas “contradicture delimitasi” atau azas yang menyatakan pemasangan tanda batas bidang tanah harus mendapat persetujuan dari pemilik batas bidang tanah.

Hal tersebut dilakukan untuk menghormati kepentingan, hak dan kewajiban masyarakat terhadap bidang tanah, sebab Gema Patas Bidang Tanah bertujuan untuk mendorong semangat masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk memasang tanda batas di bidang tanahnya masing-masing sehingga terhindar dari sengketa batas dan kepemilikan tanah serta mensukseskan pelaksanaan PTSL tahun 2019.

Berita Lainnya
BPS: Angka kemiskinan di Maluku Utara meningkat TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat angka kemiskinan...
Empat Bulan Jasa Medis di RSUD Belum Terbayar TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara M...
60 Ribu Warga Halut belum Rekaman e-KTP TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku ...
Gunung Ibu Meletus, BNPB: Status Tetap Waspada JAILOLO, TAJUKTIMUR.COM - Gunung Ibu yang berada di Halmahera Barat, Maluku Utara meletus pada pukul...
Pemprov Malut Usulkan Pemberhentian Bupati Haltim TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengusulkan proses pemberhentian ...
Kanal: Maluku Utara