Loading...

Polda panggil Ketua KPU dan Bawaslu Maluku Utara

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM — Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Maluku Utara (Malut) memanggil Ketua KPU Syahrani Somadayo dan Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin terkait adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana Pilkada Malut 2018.

“Pemanggilan Ketua KPU dan Bawaslu Malut itu untuk klarifikasi terkait dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana di Pilkada Malut 2018, dan ini masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik Direktorat,” kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar di Ternate, Selasa.

Menurut dia, pemanggilan Ketua KPU dan Bawaslu Malut ini hanya sebatas mengklarifikasi berbagai laporan yang masuk terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dua institusi tersebut.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar tidak ada yang berspekulasi kalau institusi Polri tidak netral dalam penanganan masalah pilkada, karena pemanggilan Ketua KPU dan Bawaslu Malut hanya sebatas klarifikasi atas laporan dan ini masih dalam penyelidikan.

“Tentunya ini kasus penyelidikan dan ini sifatnya laporan polisi agar tidak ada isu dan masalah yang menyesatkan, sehingga hasil dari pemeriksaan ini akan disampaikan kembali agar kasus tersebut tidak membias,” tutur Hendri.

Sebab, dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana pilkada, maka Polri tetap prosedural dan profesional dalam menangani semua kasus yang ditanganinya termasuk pemeriksaan Ketua KPU Malut dan Bawaslu Malut.

Dia juga meminta agar kasus ini harus dipisahkan antara intervensi dan kriminalisasi terhadap penyelenggara, karena keduanya diperiksa untuk dimintai klarifikasi.

Sementara itu, Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo ketika dikonfirmasi menyatakan, tentunya penyelenggara termasuk KPU dan Bawaslu tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk aparat penegak hukum.

Menurut dia, kasus yang dilaporkan seperti adanya pemilih yang tidak terdaftar tapi bisa mencoblosa ini sesuai ketentuan yang berlaku mereka memiliki KTP.

Bahkan, kata Syahrani, untuk DP4 dan KTP itu bukan urusannya penyelenggara karena dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Berita Lainnya
DKP Tidore Terus Berdayakan Nelayan Tradisional TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tidore Kepulauan terus berupaya memberd...
Gubernur Maluku Utara Diminta Antisipasi Penurunan Harga Kopra TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Sejumlah elemen di Halmahera Utara meminta Gubernur Maluku Utara Abdul Gan...
Disperindag Siapkan Skema Penanganan Anjloknya Harga Kopra TERNATR, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara (Malut) men...
Tikep Persiapkan 500 Tahun Ekspedisi Magelhaens TIDORE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) menggelar Ra...
DPRD Kota Ternate Konsultasi Dana Kelurahan ke Kemendagri TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Komisi I DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, mengonsultasikan penggunaan dana...
Kanal: Maluku Utara Pilkada