Loading...

Polda panggil Ketua KPU dan Bawaslu Maluku Utara

TERNATE, TAJUKTIMUR.COM — Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Maluku Utara (Malut) memanggil Ketua KPU Syahrani Somadayo dan Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin terkait adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana Pilkada Malut 2018.

“Pemanggilan Ketua KPU dan Bawaslu Malut itu untuk klarifikasi terkait dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana di Pilkada Malut 2018, dan ini masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik Direktorat,” kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar di Ternate, Selasa.

Menurut dia, pemanggilan Ketua KPU dan Bawaslu Malut ini hanya sebatas mengklarifikasi berbagai laporan yang masuk terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dua institusi tersebut.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar tidak ada yang berspekulasi kalau institusi Polri tidak netral dalam penanganan masalah pilkada, karena pemanggilan Ketua KPU dan Bawaslu Malut hanya sebatas klarifikasi atas laporan dan ini masih dalam penyelidikan.

“Tentunya ini kasus penyelidikan dan ini sifatnya laporan polisi agar tidak ada isu dan masalah yang menyesatkan, sehingga hasil dari pemeriksaan ini akan disampaikan kembali agar kasus tersebut tidak membias,” tutur Hendri.

Sebab, dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana pilkada, maka Polri tetap prosedural dan profesional dalam menangani semua kasus yang ditanganinya termasuk pemeriksaan Ketua KPU Malut dan Bawaslu Malut.

Dia juga meminta agar kasus ini harus dipisahkan antara intervensi dan kriminalisasi terhadap penyelenggara, karena keduanya diperiksa untuk dimintai klarifikasi.

Sementara itu, Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo ketika dikonfirmasi menyatakan, tentunya penyelenggara termasuk KPU dan Bawaslu tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk aparat penegak hukum.

Menurut dia, kasus yang dilaporkan seperti adanya pemilih yang tidak terdaftar tapi bisa mencoblosa ini sesuai ketentuan yang berlaku mereka memiliki KTP.

Bahkan, kata Syahrani, untuk DP4 dan KTP itu bukan urusannya penyelenggara karena dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Berita Lainnya
Maluku Utara masuk zona rawan konflik Pemilu TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Polda Maluku Utara (Malut) menyatakan provinsi ini masuk dalam zona rawan ...
Kepulauan Sula fokus budi daya ikan dan rumput laut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepuluan Sula, Maluku Utara, ...
Muhammad Kasuba akan Wujudkan Malut Lebih Sejahtera LABUHA, TAJUKTIMUR.COM - Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari P...
Pengamat: Masyarakat Menanti Kejutan Debat Capres tanpa Kisi-Kisi TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Minggu malam...
Wali Kota Ternate Agendakan Triathlon Jadi Event Tahunan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Walikota Ternate Burhan Abdurahman mengagendakan event perlombaan Triathlo...
Kanal: Maluku Utara Pilkada