Loading...

Polda Terima Hasil Pemeriksaan Bupati Taliabu di Bareskrim Polri

TENATE, TAJUKTIMUR.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) dalam waktu dekat akan melakukan pelimpahan berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) tahun 2017 Kabupaten Pulau Morotai ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah melengkapi berbagai petunjuk dalam P-19 Jaksa ke Penyidik.

Bahkan setelah melakukan pemeriksaan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu, kini penyidik Dit Reskrimsus Polda Malut masih akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yakni para kepala desa di Kabupaten setempat sesuai P-19 dari jaksa peneliti.

“Pemeriksaan itu untuk penuhi petunjuk dalam P-19 jaksa,” ungkap Dir Reskrimsus Polda Malut, Kombes (Pol) Masrur. M, Minggu (25/11/2018).

Ia mengatakan, dalam petunjuk tersebut, mestinya beberapa kepala desa itu diperiksa lebih dulu sebelum pemeriksaan Bupati. Namun karena Bupati adalah pejabat yang banyak memiliki kegiatan dan tugas maka pemeriksaan terhadap Bupati dilakukan lebih awal.

“Sebenarnya periksa semua kades dulu baru Bupati, cuma beberapa kades belum ada. jadi biar cepat, kami periksa bupati dulu, dan mereka masih sebatas saksi,” jelasnya.

Menurut Masrur, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Bupati Taliabu, Aliong Mus telah diterima oleh penyidik di Polda. Sehingga dalam waktu dekat, pihaknya optimis bisa memenuhi petunjuk P-19 jaksa dan akan segera mengembalikan berkas tersebut ke jaksa peneliti.

“Kami berharap dalam waktu dekat berkasnya sudah bisa dikembalikan ke jaksa. Dan kami juga akan komunikasi lagi, beberapa kades yang belum diperiksa itu apakah sudah cukup atau masih harus diperiksa lagi sebagai saksi,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, dalam kasus tersebut, penyidik Dit Resekrimsus Polda Malut sebelumnya telah menetapkan Agumaswaty Toyib Koten yang merupakan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai tersangka. Dan penetapan tersangka tersebut atas dugaan pemotongan Dana Desa hingga Rp. 45 juta per desa. Dana tersebut ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana melalui BRI unit Bobong pada Sabtu 8 Juli 2017. Sementara CV Syafaat Perdana diketahui milik Agumaswaty Toyib Koten.

Atas perbuatannya yang diduga merugikan negara senilai 4.2 M, dimungkinkan Agumaswaty dijerat Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berita Lainnya
UNBK di Ternate Siap Digelar 22 April 2019 TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Panitia pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Ternate, Malu...
Gubernur Komitmen Dorong Ekspor Langsung dari Malut TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Abdul Ghani Kasuba berkomitmen mendorong ekspor langsung dari Mal...
Polda Malut Musnahkan Puluhan Senpi Rakitan dan Miras TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Polda Maluku Utara (Malut) memusnahkan puluhan senjata api (senpi) rakitan...
Kecamatan Gane Timur Selatan Juara Umum Pada STQ Ke XXV LABUHA, TAJUKTIMUR.COM - Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke XXV Tahun 2019 tingkat Kabupa...
KPU Maluku Utara jadwalkan pemasangan iklan TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) menjadwalkan pem...
Kanal: Maluku Utara