Loading...

Tim Hukum ‘Bur-Jadi’ Layangkan Surat ke KPU, Bawaslu dan DKPP

TERNATE (TAJUKTIMUR.COM) – Polemik rekomendasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masih terus berlanjut sampai saat menjelang penetapan paslon oleh Komisi pemilihan umum (KPU) Malut pada tanggal 12 Pebruari mendatang.

Pasalnya, tim pemenangan Bur-Jadi pada Jumat (9/2/2018) telah melayangkan surat ke KPU malut dengan nomor surat : 11/TIMKAM.BUR-JADI/Prov.MU/II/2018 Perihal: Permintaan Klarifikasi dan Keberatan seterusnya berencana akan menempuh jalur hukum apabilah AGK-YA di nyatakan lolos oleh KPU malut.

Perlu diketahui, tim pemenangan Bur-Jadi menggelar jumpa pers, Kamis (8/2/2018) di posko pemenangan yang ada di bilangan kelurahan Stadion, Kota Ternate.

Melalui tim hukum Bur-Jadi, Sarman Saroden didampingi Ketua Media Center Risno Muhammad, Liaison Officer (LO) Bur-Jadi, Rijal Efendi mengatakan bahwa salah satu keberatan yang dilayangkan ke KPU Maluku Utara adalah B1 KWK PKPI yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh Bur-Jadi, tetapi selang dua hari, paslon AGK-Ya juga mendaftar dengan dua parpol, yakni PDIP dan PKPI.

“Yang menjadi pertanyaan tim Bur-Jadi adalah kedudukan hukum PKPI sebagai partai pengusung bersama Partai Nasdem, Hanura, PBB, PKB dan Partai Demokrat. Kemudian status hukum PKPI yang didaftarkan AGK-Ya. Terkesan KPU memaksakan untuk meloloskan paslon AGK-Ya tanpa melalui syarat pencalonan,” ungkap Sarman.

Padahal, lanjut Sarman, syarat pencalonan adalah syarat mutlak yang tidak dapat tawar-menawar berdasarkan Pasal 6 PKPU Nomer 3 tahun 2017 yang jelas menyatakan bahwa partai yang sudah mendaftar tidak dapat menarik diri lagi.

“Pasal 6 sampai 9 dengan tegas menjelaskan partai yang sudah mendaftar tidak bisa ditarik lagi. Maka, dengan ini tim hukum Bur-Jadi meminta klarifikasi kepada KPU agar bisa menjawab surat yang telah kami layangkan ke KPU dan tembusan kepada Bawaslu Malut, Bawaslu RI, DKPP,” jelasnya.

Sarman juga menjelaskan, jika ini ranah etika, tentunya DKPP yang akan menentukan. Namun, lanjutnya, jika sampai tanggal 12 Pebruari 2018 paslon AGK-Ya diterima, maka pihaknya atas nama tim hukum Bur-Jadi akan melakukan upaya hukum dengan ajukan sengketa ke Bawaslu.

Terpisah, Cagub AGK melalui juru bicara Dino Umahuk mengatakan tidak ada masalah dengan pencalonan jagoannya.

”Tidak ada masalah lagi. Pleno tanggal 12 nanti hanya syarat formal penyelenggaraan saja, sebagai bagian dari tahapan pilkada,” ucapnya.

Jubir AGK menegaskan kepada pendukung, relawan dan simpatisan AGK-Ya agar fokus pada konsolidasi di lapangan. “Tidak perlu terpengaruh dengan isu murahan dari kubu lawan. Abaikan dan fokus meraih kemenangan,” katanya

Sementara itu, Ketua KPU Maluku Utara, Syarani Sumadayo ketika dihubungi tajuktimur.com menjelaskan, bahwa pihaknya sudah mendapat informasi dari stafnya terkait surat yang di layangkan oleh tim Bur-Jadi dan menurutnya kemungkinan sudah ada di mejanya hanya saja ia belum membacanya.

“Nanti kita lihat lagi apa perlu kita jawab sekarang atau nanti tunggu pada tanggal 12 (Pebruari 2018-red),” ucapnya.

Ia mengungkapkan, upaya hukum yang akan diambil oleh tim Bur-jadi tidak menjadi masalah, malahan bagus supaya ada kepastian hukumnya nanti.

“Asalkan mengikuti mekanisme yang telah di tetapkan dan jangan mengambil jalur-jalur yang lain apalagi menekan KPU karena tidak ada gunanya sama sekali. Jadi silahkan saja kalau nantinya tidak puas dari hasil putusan dapat di gugat selang tiga hari setelah putusan itu di jatuhkan,” lanjut Syarani.

Ia berharap kepada semua paslon kalau nanti ada putusan KPU yang tidak memuaskan boleh melaporkan ke bawaslu untuk di gugat keputusan KPU.

“Asalkan sesuai dengan mekanisme yang telah di atur oleh undang-undang,” katanya.

(fr)

Berita Lainnya
Pemprov diminta Realisasikan Pembangunan Jembatan Temadore TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta merealisasikan ...
Gubernur Malut Instruksikan Seluruh SKPD Fokus Kerja TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menginstruksikan ke seluruh Satuan...
BPS: Angka kemiskinan di Maluku Utara meningkat TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat angka kemiskinan...
Empat Bulan Jasa Medis di RSUD Belum Terbayar TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara M...
60 Ribu Warga Halut belum Rekaman e-KTP TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku ...
Kanal: Maluku Utara Pilkada