Loading...

Disnaker: Pelaku Usaha belum Terapkan UMK

AMBON, TAJUKTIMUR.COM – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ambon, Godlief Soplanit, menyatakan, pelaku usaha belum menerapkan Upah Minimum Kota (UMK) bagi pekerja pada 2018.

“Evaluasi penerapan UMK kota Ambon pada 2018 didapati masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan UMK sesuai ketentuan,” katanya, di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan, usaha ritel seperti penjualan baju dan usaha makanan dan minuman seperti kedai kopi dan makanan belum menerapkan UMK sesuai ketentuan, hal ini akan ditindaklanjuti dengan pembinaan.

“Pengawasan dan pembinaan pelaku usaha tidak lagi menjadi tugas kabupaten/kota, tetapi? Disnaker Provinsi. Saya telah berkoordinasi dengan Plt Kadisnaker provinsi Maluku, Meky Lohy untuk menyampaikan kendala dan diharapkan dapat ditangani dengan arif, sehingga pekerja tidak dirugikan,” ujar Godlief.

Tim pengawasan UMK, menurut dia, telah diarahkan untuk melakukan bimbingan sambil menunggu kebijakan dari Pemprov Maluku, mengingat penetapan UMP dan UMK berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku, Said Assagaff.

“Kita terkendala untuk melakukan bimbingan serta penindakan bagi pelaku usaha, karena kewenangan melakukan penindakan dilakukan Pemprov Maluku,” tandasnya.

Ia menyatakan, pelaku usaha bukan hanya belum menerapkan UMK, tetapi juga belum? mendaftrakan pekerjanya pada BPJS kesehatan maupun ketenagakejaan.

“Masih ada ribuan perusahaan yang belum memenuhi hak-hak tenaga kerja. Kita berharap hasil pengawasan akan dilakukan evaluasi tim guna diketahui berapa jumlah perusahaan yang sudah menerapkan UMK dan BPJS atau yang belum menerapkan sama sekali,” katanya.

Goldlief mengemukakan, jika ada perusahaan mikro yang belum mampu memberikan upah sesuai UMK, diminta untuk menyurati Disnaker Kota Ambon sehingga dikeluarkan rekomendasi bahwa perusahaan tersebut membayar upah tenaga kerja sesuai pendapatan perusahaan.

Selain itu usaha mikro yang tidak mampu dan merasa keberatan atas upah yang ditetapkan, dapat mengajukan keberatan ke dinas maupun Dewan Pengupahan Kota (DPK).

“Dari keberatan tersebut akan kita rekomendasikan untuk memberikan upah sesuai pendapatan perusahaan,” ujar Godlief.

Berita Lainnya
Plh Gubernur Hamin Bin Thahir dorong Pemilu di Maluku Jurdil AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Pelaksana harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir mendorong penyeleng...
KPU: Pemilih Pemilu di Maluku 1.269.781 orang AMBON, TAJUKTIMUR.COM - KPU Maluku telah melakukan proses perbaikan daftar pemilih tetap hasil perba...
Garuda turunkan harga tiket dari dan ke Ambon AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Maskapai Garuda Indonesia menetapkan mulai 1 April harga tiket pesawat Garud...
Nelayan dilaporkan hilang di Teluk Elpaputih AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Seorang nelayan yang diketahui bernama La Hama (60) dilaporkan hilang saat m...
Gubernur Maluku Pecat Lima ASN Korupsi AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff telah melakukan pemecatan tidak dengan hormat...
Kanal: Maluku