Loading...

DPRD: Implikasi APBD Belum Dapat Perhatian Maksimal

AMBON, TAJUKTIMUR.COM – Keberadaan APBD masih dimaknai sebatas pelaksanaan kewajiban pemerintah semata, sementara implikasinya bagi kinerja perkenomoian masih belum cukup mendapat perhatian maksimal.

“Padahal APBD memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja perekonomian daerah dan dampaknya antara lain melalui pembentukan konsumsi, pembentukan modal, likuiditas masyarakat serta peningkatan aktivitas ekonomi,” kata Sekretaris F-PKS DPRD Maluku, Saadiah Uluutty di Ambon, Rabu.

Menurut dia, fraksi mencermati kinerja sosial makro ekonomi Provinsi Maluku selama tahun 2017 misalnya menunjukkan tren positif, dengan adanya peningkatan pencapaian indikator kinerja makro ekonomi yang cenderung positif.

Misalnya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 18,29 persen, serta meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM).

“Data yang dirilis BPS Maluku tahun 2017 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi tahun lalu berada pada level 5,81 persen, lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen.

Pertumbuhan ini terutama disokong oleh dominasi sektor listrik dan gas, administrasi pemerintahan serta jasa keuangan dan asuransi.

Khusus untuk penurunan angka kemiskinan, legislatif dan eksekutif butuh kerja keras dan kerja cerdas memangkas angka kemiskinan sesungguhnya.

Sebab data statistik membuktikan jumlah penduduk miskin di Maluku bukan sepenuhnya berkurang karena kesejahteraan yang naik, dan tidak jatuh miskin atau terentaskan dari jurang kemiskinan lebih karena uluran tangan pemerintah yang sifatnya temporer atau berjangka pendek.

Maka perlu ada kepastian kebijakan implementasi APBD dalam fungsi-fungsi alokasi belanja perlu menjawab kebutuhan dasar masyarakat Maluku karena mis-alokasi APBD akan berdampak negatif, yakni prestasi penanggulangan kemiskinan tidak beranjak.

“Tantangan paling serius dalam membangun konsepsi penanggulangan kemiskinan adalah mewujudkan sistem integrasi berbagai program kemiskinan secara kolektif kolegial, masif, dan berkesinambungan,” katanya.

“Kemudian perlu menitik-beratkan perhatian pada program pengentasan kemiskinan berupa pembukaan lapangan kerja baru untuk meningkatkan pendapatan penduduk secara permanen dan berkelanjutan,” katanya menambahkan.

Berita Lainnya
Kuota Calon PNS Ambon Sebanyak 231 orang AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengumumkan kuota dan kualifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk kota terse...
Pengadilan Tinggi Gandakan Hukuman Koruptor Dana BOS AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Majelis Hakim Tipikor Kantor Pengadilan Tinggi Ambon menggandakan masa hukuman koruptor dana Bantuan Operasional Ssekolah (BOS...
Gubernur Inginkan Pos Gabungan di Gunung Botak AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Maluku Said Assagaff menginginkan pos gabungan beranggotakan personel Polri dan TNI di kawasan Gunung Botak, Kabupate...
Bea Cukai Ambon: Awal Oktober Vape Cair Wajib Dilengkapi Cukai AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah mulai 1 Oktober 2018 mewajibkan rokok elektrik atau vape likuid (cair) yang beredar dilengkapi dengan pita cukai be...
Imigrasi Ambon Pulangkan 14 Warga Negara Asing AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kantor Imigrasi Kelas I Ambon selama periode Januari-Agustus 2018 telah memulangkan warga negara asing (WNA) asal Philipina, M...
Kanal: Maluku