Loading...

DPRD: Implikasi APBD Belum Dapat Perhatian Maksimal

AMBON, TAJUKTIMUR.COM – Keberadaan APBD masih dimaknai sebatas pelaksanaan kewajiban pemerintah semata, sementara implikasinya bagi kinerja perkenomoian masih belum cukup mendapat perhatian maksimal.

“Padahal APBD memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja perekonomian daerah dan dampaknya antara lain melalui pembentukan konsumsi, pembentukan modal, likuiditas masyarakat serta peningkatan aktivitas ekonomi,” kata Sekretaris F-PKS DPRD Maluku, Saadiah Uluutty di Ambon, Rabu.

Menurut dia, fraksi mencermati kinerja sosial makro ekonomi Provinsi Maluku selama tahun 2017 misalnya menunjukkan tren positif, dengan adanya peningkatan pencapaian indikator kinerja makro ekonomi yang cenderung positif.

Misalnya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 18,29 persen, serta meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM).

“Data yang dirilis BPS Maluku tahun 2017 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi tahun lalu berada pada level 5,81 persen, lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen.

Pertumbuhan ini terutama disokong oleh dominasi sektor listrik dan gas, administrasi pemerintahan serta jasa keuangan dan asuransi.

Khusus untuk penurunan angka kemiskinan, legislatif dan eksekutif butuh kerja keras dan kerja cerdas memangkas angka kemiskinan sesungguhnya.

Sebab data statistik membuktikan jumlah penduduk miskin di Maluku bukan sepenuhnya berkurang karena kesejahteraan yang naik, dan tidak jatuh miskin atau terentaskan dari jurang kemiskinan lebih karena uluran tangan pemerintah yang sifatnya temporer atau berjangka pendek.

Maka perlu ada kepastian kebijakan implementasi APBD dalam fungsi-fungsi alokasi belanja perlu menjawab kebutuhan dasar masyarakat Maluku karena mis-alokasi APBD akan berdampak negatif, yakni prestasi penanggulangan kemiskinan tidak beranjak.

“Tantangan paling serius dalam membangun konsepsi penanggulangan kemiskinan adalah mewujudkan sistem integrasi berbagai program kemiskinan secara kolektif kolegial, masif, dan berkesinambungan,” katanya.

“Kemudian perlu menitik-beratkan perhatian pada program pengentasan kemiskinan berupa pembukaan lapangan kerja baru untuk meningkatkan pendapatan penduduk secara permanen dan berkelanjutan,” katanya menambahkan.

Berita Lainnya
Pemkot Tual Salurkan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat TUAL, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pemberdayaan Masyarat Desa, Dinas Koperasi...
Pemerintah Sosialisasi Rencana Perubahan Nama Kabupaten MTB SAUMLAKI, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dala...
Tekan Harga Kebutuhan Pokok, Pemkot Ambon Gelar Pasar Murah AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kegiatan pasar murah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon merupakan u...
P2TP2A Tangani 51 kasus Kekerasan terhadap Perempuan AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ambon telah men...
BPJS Tenagakerjaan beri Penghargaan untuk Pemkot Tual TUAL, TAJUKTIMUR.COM - BPJS Ketenagakerjaan memberi penghargaan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Tual ...
Kanal: Maluku